Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen tetap memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kepesertaannya dicoret dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah pusat.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan di Kulon Progo, Selasa, mengatakan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mengurus prosedur pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan dengan membawa KTP.
"Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya jumlah warga Kabupaten Kulon Progo yang kepesertaan PBI JKN-nya dari pusat mengalami penonaktifan secara berkala dalam beberapa waktu terakhir," kata Agung.
Ia juga mengingat masyarakat untuk selalu mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya penerima manfaat supaya saat digunakan pemeriksa tidak kaget karena kartu tidak bisa digunakan.
"Jangan sampai saat periksa kesehatan kartu sudah tidak aktif padahal sangat mendesak. Untuk antisipasi itu, kami mengingat masyarakat untuk mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Eko Budiarto menjelaskan penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data atau desil kesejahteraan masyarakat.
Warga yang berada pada desil 1 hingga 5 kepesertaan PBI-nya masih ditanggung oleh negara, sementara warga yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 langsung dinonaktifkan oleh pusat secara otomatis.
Menurut Eko, sebagian besar masyarakat baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif ketika hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan saat mereka jatuh sakit.
Masyarakat yang mendapati kartunya nonaktif di rumah sakit kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor kelurahan setempat guna menjalani proses verifikasi ulang.
Kalurahan memegang peranan kunci dalam alur itu, karena pihak desa yang nantinya melakukan verifikasi data sebelum diteruskan secara daring ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kulon Progo.
"Setelah mendapat usulan dan persetujuan dari pihak kelurahan serta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN warga tersebut menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," katanya.
Eko menyebutkan anggaran sebesar Rp19,8 miliar yang disiapkan Pemkab Kulon Progo saat ini masih mencukupi hingga akhir tahun untuk meng-cover pembiayaan iuran JKN warga yang diaktifkan kembali.
"Sampai akhir tahun, anggaran masih tersisa antara Rp3,5 miliar sampai Rp5 miliar," kata Eko.
Dalam kurun waktu seminggu, kata Eko, Dinas Kesehatan rata-rata menerima sekitar 50 permohonan pengaktifan kembali status kepesertaan JKN dari berbagai wilayah kalurahan di Kulon Progo.
Pihaknya juga membedakan penanganan bagi warga yang masuk desil 6 hingga 10 tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, dengan warga yang sebenarnya masuk desil 1 sampai 5 namun keliru dinonaktifkan.
Bagi warga yang masuk desil 6 sampai 10 dan menerima kondisi tersebut tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, pengaktifannya dibantu melalui pembiayaan APBD daerah via kelurahan.
Sementara itu, bagi warga yang merasa masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 namun mendapati statusnya nonaktif, mereka dapat mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial untuk kemudian diusulkan kembali ke Kementerian Kesehatan agar status PBI pusatnya dipulihkan.
Dinas Kesehatan Kulon Progo mengimbau masyarakat secara berkala untuk mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan mereka melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Sosial maupun BPJS Kesehatan.
"Kami juga mengangkan masyarakat untuk segera menghubungi pihak kalurahan setempat apabila membutuhkan bantuan pengaktifan kembali kepesertaan agar hak atas layanan kesehatan tetap terjamin," katanya.
Baca juga: Jaga keberlanjutan JKN, BPJS Kesehatan bantu RP10 T bayar klaim faskes
Baca juga: Pemerintah kaji perluasan BPJS gratis hingga desil delapan
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan di Kulon Progo, Selasa, mengatakan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mengurus prosedur pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan dengan membawa KTP.
"Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya jumlah warga Kabupaten Kulon Progo yang kepesertaan PBI JKN-nya dari pusat mengalami penonaktifan secara berkala dalam beberapa waktu terakhir," kata Agung.
Ia juga mengingat masyarakat untuk selalu mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya penerima manfaat supaya saat digunakan pemeriksa tidak kaget karena kartu tidak bisa digunakan.
"Jangan sampai saat periksa kesehatan kartu sudah tidak aktif padahal sangat mendesak. Untuk antisipasi itu, kami mengingat masyarakat untuk mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Eko Budiarto menjelaskan penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data atau desil kesejahteraan masyarakat.
Warga yang berada pada desil 1 hingga 5 kepesertaan PBI-nya masih ditanggung oleh negara, sementara warga yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 langsung dinonaktifkan oleh pusat secara otomatis.
Menurut Eko, sebagian besar masyarakat baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif ketika hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan saat mereka jatuh sakit.
Masyarakat yang mendapati kartunya nonaktif di rumah sakit kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor kelurahan setempat guna menjalani proses verifikasi ulang.
Kalurahan memegang peranan kunci dalam alur itu, karena pihak desa yang nantinya melakukan verifikasi data sebelum diteruskan secara daring ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kulon Progo.
"Setelah mendapat usulan dan persetujuan dari pihak kelurahan serta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN warga tersebut menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," katanya.
Eko menyebutkan anggaran sebesar Rp19,8 miliar yang disiapkan Pemkab Kulon Progo saat ini masih mencukupi hingga akhir tahun untuk meng-cover pembiayaan iuran JKN warga yang diaktifkan kembali.
"Sampai akhir tahun, anggaran masih tersisa antara Rp3,5 miliar sampai Rp5 miliar," kata Eko.
Dalam kurun waktu seminggu, kata Eko, Dinas Kesehatan rata-rata menerima sekitar 50 permohonan pengaktifan kembali status kepesertaan JKN dari berbagai wilayah kalurahan di Kulon Progo.
Pihaknya juga membedakan penanganan bagi warga yang masuk desil 6 hingga 10 tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, dengan warga yang sebenarnya masuk desil 1 sampai 5 namun keliru dinonaktifkan.
Bagi warga yang masuk desil 6 sampai 10 dan menerima kondisi tersebut tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, pengaktifannya dibantu melalui pembiayaan APBD daerah via kelurahan.
Sementara itu, bagi warga yang merasa masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 namun mendapati statusnya nonaktif, mereka dapat mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial untuk kemudian diusulkan kembali ke Kementerian Kesehatan agar status PBI pusatnya dipulihkan.
Dinas Kesehatan Kulon Progo mengimbau masyarakat secara berkala untuk mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan mereka melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Sosial maupun BPJS Kesehatan.
"Kami juga mengangkan masyarakat untuk segera menghubungi pihak kalurahan setempat apabila membutuhkan bantuan pengaktifan kembali kepesertaan agar hak atas layanan kesehatan tetap terjamin," katanya.
Baca juga: Jaga keberlanjutan JKN, BPJS Kesehatan bantu RP10 T bayar klaim faskes
Baca juga: Pemerintah kaji perluasan BPJS gratis hingga desil delapan
