Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Selasa (10/11/2026), akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh daerah yang berjasa besar untuk Bangsa dan Negara Indonesia.
Prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Pahlawan itu, bertempat di Istana Negara, Jakarta.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara juga bakal dihadiri pihak keluarga/ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.
Berdasarkan keterangan Fadli Zon Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Presiden sudah memilih 18 tokoh daerah sebagai Pahlawan Nasional.
Sejumlah tokoh ada yang namanya sudah diajukan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya tahun ini masuk daftar pilihan Presiden.
Menurut Fadli Zon, para tokoh yang diusulkan memiliki jasa di berbagai bidang, seperti kebudayaan, ekonomi, pendidikan, dan perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Salah seorang tokoh calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini adalah Raden Mas Margono Djojohadikusumo, kakek dari Prabowo Presiden.
RM Margono merupakan salah satu tokoh dari Jawa Tengah yang berperan dalam pembentukan lembaga ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Kemudian, KH.Muhammad Yusuf Hasyim Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng periode 1965-2006 dari Jawa Timur juga masuk daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Sekadar informasi, dasar hukum Hari Pahlawan yang diperingati tanggal 10 November tiap tahunnya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959.
Tahun ini, tema Hari Pahlawan adalah Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.
Sementara itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Pahlawan Nasional harus memenuhi persyaratan, antara lain berjasa kepada Bangsa dan Negara, memiliki integritas, dan konsistensi semangat kebangsaan.
Usulan nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional bisa berasal dari masyarakat, pemerintah daerah, atau organisasi. Berikutnya, usulan diajukan secara berjenjang melalui mekanisme tertentu, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, Menteri Sosial, sampai kepada Presiden.(rid/bil/ham)
