Herman Khaeron Ungkap Sikap Fraksi Demokrat soal Tindak Lanjut Polemik Ijazah Gibran

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron (kiri) saat memberi keterangan pada wartawan,di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). (Sumber: kompas.com/Fika Nurul Ulya)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan pihaknya belum memutuskan sikap terkait usulan hak menyatakan pendapat menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Pihaknya akan melihat perkembangan situasi terlebih dahulu, selanjutnya memutuskan sikap dalam badan musyawarah (bamus). 

"Kami belum memutuskan, kita lihat saja, karena kami juga ada rapat fraksi nanti siang dan tentu kami sangat bergantung kepada agenda yang nanti akan ditetapkan dalam rapat bamus," katanya sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). 

Herman menjelaskan, rapat bamus akan digelar setelah rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, segala sesuatu yang diagendakan akan dibahas dalam rapat bamus tersebut. 

Baca Juga: Soal Penyadapan Ilegal: PKS Tunggu Undangan Gerindra, Demokrat Singgung Pihak yang Rutin Kumpul

Oleh karena itu, ia meminta publik menunggu keputusan fraksi Demokrat setelah dilakukannya bamus. 

"Kita tunggu saja sampai nanti ada keputusan bersama di rapat bamus setelah rapat paripurna," ucap Herman. 

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan bahwa hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat merupakan hak anggota, bukan fraksi. 

Ia menyebut komunikasi intensif sedang berjalan antara fraksi-fraksi di DPR, tetapi ia meminta publik melihat perkembangan dalam rapat paripurna nanti. 

Khozin menegaskan semua partai di parlemen memiliki otonominya masing-masing, tidak ada yang mengarahkan dan menunggu diarahkan. 

Baca Juga: LSI Nilai Tindak Lanjut Polemik Ijazah Gibran di DPR Bisa Langsung ke Hak Menyatakan Pendapat

Menurutnya, hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR.

Namun, ia membeberkan mayoritas partai mengerucut akan menggunakan hak menyatakan pendapat. 

"Per hari ini, hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja," ucapnya. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV