Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih mengkaji peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pramono mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kebijakan tersebut, termasuk terkait kesiapan anggaran dan sejumlah hal lainnya.
Advertisement
“Tentunya kami masih menunggu secara final untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih mengkaji berbagai aspek terkait kebijakan tersebut.
“Untuk PPPK nanti kami kaji ya,” tambahnya.
DPR Sepakati PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Kesepakatan itu disampaikan seusai rapat finalisasi antara DPR dan pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat terkait status kepegawaian tenaga honorer dan PPPK, termasuk guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.
Menurut Dasco, aspirasi tersebut dibahas satu per satu bersama pemerintah, termasuk mengenai peluang tenaga honorer dan PPPK mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
