JAKARTA, KOMPAS — Sektor keuangan, terutama perbankan, menjadi sasaran favorit serangan siber global. Keamanan dana dan data nasabah pun menjadi rawan bobol. Menyikapi tingginya intensitas serangan siber terhadap sektor keuangan, BI, OJK, dan penyelenggara sistem pembayaran meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga keamanan sistem pembayaran.
Sebelumnya, pemantauan pada FortiGuard Labs Threat Map sepanjang akhir pekan lalu menunjukkan, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran utama serangan siber. Pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, tercatat sekitar 255.000 aktivitas ancaman siber yang menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi di Indonesia dalam 24 jam terakhir.
Adapun dalam periode 30 hari terakhir, aktivitas ancaman yang terpantau menyasar sektor perbankan telah mencapai sekitar 30 juta serangan.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menegaskan, BI terus mencermati perkembangan ancaman dan insiden siber di sektor keuangan, baik di tingkat global maupun domestik.
“Kami terus meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipatif guna menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran nasional,” ujar Ramdan kepada Kompas, Senin (9/11/2026).
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengaturan dan pengawasan ketahanan siber sistem pembayaran. Langkah itu mencakup pengelolaan risiko, pengamanan infrastruktur kritis, deteksi dini ancaman, serta kesiapan penanganan dan pemulihan insiden.
BI juga berkoordinasi secara intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta otoritas terkait untuk mencegah dan menangani insiden siber secara cepat dan terkoordinasi.
BI pun meminta seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan efektivitas pengamanan sistem kritis. Penyelenggara juga diminta memperkuat deteksi anomali dan transaksi mencurigakan serta mempercepat pelaporan dan eskalasi apabila terjadi insiden.
Ramdan mengatakan, seluruh penyelenggara sistem pembayaran wajib memenuhi persyaratan keamanan dan ketahanan siber, termasuk kesiapan penanganan serta pemulihan insiden. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan, melindungi konsumen, dan mempertahankan kepercayaan publik.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah meningkatkan koordinasi dengan seluruh bank untuk mengantisipasi peningkatan ancaman tersebut. Sejak Jumat pekan lalu, pengawas teknologi informasi (TI) perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel TI setiap bank.
”Kami menaruh perhatian lebih mengenai masalah ini. Sejak Jumat minggu lalu, Pengawas TI Perbankan OJK sudah melakukan koordinasi dengan personel TI seluruh bank untuk meningkatkan kewaspadaan,” kata Dian.
Menyikapi isu tersebut, Presiden Direktur dan CEO PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyampaikan, pihak mereka akan terus memantau perkembangan ancaman keamanan siber global terhadap sistem perbankan mereka.
Pemantauan tersebut dilakukan demi meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi layanan perbankan. Salah satunya terkait keselamatan data milik nasabah.
”Keamanan sistem, perlindungan data nasabah, dan kelancaran operasional menjadi prioritas utama kami,” kata Lani melalui pernyataan tertulis yang diterima oleh Kompas, Senin.
Ia menyampaikan, tim IT dan cyber security CIMB Niaga telah melakukan serangkaian langkah untuk menghadapi persoalan ini. Antara lain, pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi, serta penguatan prosedur pencegahan, pengamanan sistem, dan mitigasi risiko. Seluruhnya dijalankan sesuai dengan arahan dari regulator.
Berkaitan dengan hal tersebut, Lani juga mengimbau agar nasabah tetap waspada terhadap modus kejahatan dan potensi penyalahgunaan informasi perbankan. Nasabah diminta untuk tidak panik dan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk PIN, kata sandi, kode OTP, serta hanya mengakses situs resmi milik CIMB Niaga.
Senada, BI mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada tetapi tenang dalam menyikapi pemberitaan mengenai ancaman siber, terutama yang beredar di media sosial.
Ramdan mengatakan, masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi otoritas dan penyelenggara sistem pembayaran. Di samping itu, mereka juga diingatkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi serta segera menghubungi penyelenggara terkait apabila menemukan aktivitas transaksi mencurigakan.
Secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan, peningkatan aktivitas ancaman dan percobaan serangan siber yang menyasar sektor keuangan dan perbankan perlu direspons dengan penguatan kewaspadaan serta ketahanan sistem digital. Hal ini penting seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam layanan keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar informasi mengenai aktivitas ancaman siber dicermati secara proporsional. ”Jumlah aktivitas atau percobaan serangan yang terdeteksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keberhasilan pembobolan sistem, kebocoran data, atau terganggunya layanan,” kata Hery.
