-
-
-
-
-
Nama Raffi Ahmad tengah menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Setelah keikutsertaannya dalam aksi demo di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 lalu, kini Raffi Ahmad panen kritik usai diduga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kebutuhan membuat konten di sosial medianya.
Pembahasan ini mencuat usai Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar yang tercatat melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, milik Raffi Ahmad.
Berdasarkan cuplikan gambar yang diunggah oleh ICW, terlihat lamporan anggaran itu berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.
Terlihat sejumlah paket pekerjaan yang mencakup penayangan konten promosi melalui media sosial, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa kehadiran dalam kegiatan pemerintah.
Berikut rincian anggaran pengadaan jasa tersebut:
Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300.Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000.Penayangan konten TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.Event attendance atau kehadiran dalam acara: Rp2.521.329.200.Bukan hanya itu, Kemendikbudristek, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tercatat memiliki tiga paket pengadaan jasa influencer yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, pengadaan itu berlangsung pada 2025 hingga 2026 dengan nilai masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.
Berikut rincian paket pengadaan dari KKP:
Influencer engagement 2025: Rp3.596.955.000.Influencer engagement untuk pembangunan BINS 2025: Rp3.600.000.000.Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna 2026: Rp3.600.000.000.Dengan demikian, akumulasi belanja jasa dari Kemendikbudristek dan KKP kepada perusahaan Raffi Ahmad tercatat mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Jumlah tersebut terbilang fantastis di tengah efisiensi anggaran yang sempat disampaikan pemerintah beberapa waktu belakangan.
"Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," tulis ICW dalam siaran pers, Senin (9/11/2026). (ND)
