Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara terkait pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengundang 10 mantan Kapolri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), termasuk Tito Karnavian yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri.
Baca Juga: Puan Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas, Ingatkan Polisi Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Tito mengatakan, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memaparkan kondisi Indonesia, terutama persoalan kebocoran yang dinilai masih terjadi di berbagai sektor negara.
“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Pak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, dikutip Selasa (10/11).
Tito menyebut PP Polri menyatakan komitmennya untuk berada di belakang kebijakan pemerintahan Prabowo, khususnya upaya menekan kebocoran keuangan negara dan merealisasikan program yang berpihak kepada masyarakat.
Dukungan tersebut, kata Tito, mencakup berbagai kebijakan Presiden yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang pro rakyat rakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” katanya.
Ketika ditanya apakah Prabowo secara khusus meminta dukungan PP Polri menghadapi situasi politik dan pemerintahan saat ini, Tito tidak memberikan penjelasan panjang.
Ia hanya menegaskan bahwa agenda di Hambalang tersebut merupakan ajang mempererat hubungan antara Presiden dan para purnawirawan kepolisian.
“Silaturahmi saja,” pungkasnya.
Baca Juga: Didukung Penuh Prabowo, Penggunaan dan Jual Beli Vape Resmi Haram di Indonesia
Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan 10 mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11/2026).
Pertemuan itu menjadi sorotan karena berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
