Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap seorang pengoplos gas subsidi skala rumahan di Makassar. Pelaku mengoplos gas subsidi dengan keuntungan puluhan juta rupiah dalam tiga bulan. Meski mengapresiasi, warga mempertanyakan kemungkinan praktik serupa dalam skala masif dan melibatkan jaringan besar.
Memakai topeng dan topi, AA (47), menjelaskan dengan detail cara ia mengoplos gas subsidi. Belajar dari YouTube, dan membeli perlengkapan daring, ia memindahkan gas subsidi ke tabung yang lebih besar. Ia melakukan hal tersebut di kediamannya di Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar.
“Tahu salah pak, tapi hanya mau mencari keuntungan,” tuturnya, Selasa (10/11/2026). Di hadapannya, berdiri Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel Komisaris Besar Taufik Herdiansyah Zeinardi, dan Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto.
Menurut Taufik, pihaknya awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan gas subsidi di lokasi. Tim lalu diturunkan dan melakukan penindakan pada Senin (9/11/2026) siang.
Di lokasi tersebut, tim menemukan ratusan tabung gas. Di antaranya 100 tabung gas 3 kilogram (kg) subsidi, 21 tabung ukuran 12 kg, dan 6 tabung ukuran 5,5 kg. Selain itu, ditemukan 2 alat timbangan dan sebuah kendaraan mobil bak terbuka milik pelaku. Selain itu, ada alat transfer gas ke tabung nonsubsidi.
"Pelaku mengoplos di dalam rumah dengan alat sederhana. Lalu ditutup dengan segel khusus yang menyerupai milik Pertamina. Setelah mengoplos, pelaku menimbang tabung tersebut untuk memastikan beratnya sesuai standar sebelum dijual kembali ke masyarakat dan warung makan,” ucapnya.
Untuk tabung ukuran 5,5 kg, pelaku menjualnya seharga Rp 100.000. Sementara itu, tabung gas ukuran 12 kg dijual seharga Rp 200.000. Nilai jual kedua tabung ini di bawah harga pasaran yang diedarkan ke sekitar kediaman dan rumah makan.
Dari aktivitas ilegal yang berlangsung sejak Agustus 2026 tersebut, tersangka diperkirakan telah mengantongi keuntungan sekitar Rp 55,2 juta per bulan.
“Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku diancam hukuman penjara enam tahun," ucap Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 2 miliar.
Andi Aras (60), salah seorang warga sekitar, terkejut dengan kejadian ini. Sebab, ia tidak mengetahui jika rumah tersebut adalah pengoplos gas bersubsidi. Kediaman pelaku memang diketahui merupakan pangkalan gas sebelumnya.
“Kami tahunya ini pangkalan gas, tapi sejak orang tua pelaku meninggal dunia sudah tidak begitu aktif. Apalagi plang di rumah ini masih terpasang dan tidak ada masa kedaluwarsa,” ucapnya.
Meski mengapresiasi penindakan ini, Aras juga memiliki kekhawatiran lain yang lebih besar. Pengoplosan gas ternyata mudah dilakukan meski seorang diri dan di dalam rumah.
“Ini yang ditindak istilahnya pelaku kecil. Apa tidak mungkin ada pelaku lain yang lebih besar, komplotan atau mafia?” ujarnya.
Mustafa Ketua RW 05 Tamalanrea menekankan, jika penindakan ini menunjukkan semua pihak tidak boleh lengah. Segala aktivitas di lingkungan penting untuk dipantau dan dimonitoring. Hal itu untuk mencegah pelanggaran terjadi di sekitar yang bisa membahayakan warga.
Namun, seturut dengan itu, ia berharap polisi benar-benar menindak pengoplosan elpiji bersubsidi tanpa pandang bulu. “Pelaku kecil, pelaku besar, semuanya ditinda. Jangan sampai hanya yang bawah yang ditangkap, tapi pelaku yang besar bagaimana?” ungkapnya.
Kombes Taufik menambahkan, tidak tertutup kemungkinan pengoplosan skala besar terjadi di sekitar. Hal inin mengingat selisih nilai yang sangat besar dan menggiurkan bagi orang yang tidak bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan informasi dari masyarakat jika ada kejadian pelanggaran yang terjadi. Kami sangat memberi perhatian hal ini, sesuai arahan Presiden,” ujar Taufik.
