JAKARTA, DISWAY.ID – Komunitas Pengawas WNA meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menelusuri administrasi dan kepatuhan perpajakan tiga perusahaan yang memiliki total modal disetor Rp6,2 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan melalui pengaduan resmi kepada sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP) di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Jakarta Utara.
Ketua Komunitas Pengawas WNA, Nyoman Woro, mengatakan pihaknya telah menyampaikan pengaduan kepada kantor pelayanan pajak di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Jakarta Utara.
BACA JUGA:Catat! Mulai 9 November! Shopee, Lazada hingga GOTO Bakal Ikut Pungut Pajak, Ini Penjelasan DJP
Pengaduan itu berkaitan dengan PT BCI, PT SKS, dan PT SOK yang berdasarkan dokumen awal disebut memiliki keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan dengan RKHK.
“Pengaduan kami sudah disampaikan melalui jalur resmi. Sekarang kami meminta Dirjen Pajak memastikan informasi tersebut dinilai secara profesional, termasuk menentukan apakah terdapat dasar untuk pengawasan atau pendalaman lebih lanjut,” kata Nyoman Woro kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Dua surat pengaduan menjadi dasar permintaan tersebut. Pertama, Surat Nomor 09/KPWNA/X/26 tertanggal 22 Oktober 2026 mengenai PT BCI, yang diterima KPP Pratama Banyuwangi pada 27 Oktober 2026 berdasarkan Bukti Penerimaan Manual Nomor BPS-94/SMT/KPP.627/2026.
Kedua, Surat Nomor 10/KPWNA/X/26 tertanggal 30 Oktober 2026 mengenai PT SKS dan PT SOK, yang ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
BACA JUGA:Saan Ingatkan DJP soal Pelibatan Babinsa: Jangan Sampai Wajib Pajak Merasa Diteror
Salinan surat tersebut memuat cap penerimaan bertanggal 2 November 2026 dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berdasarkan laporan perusahaan dan profil administrasi badan hukum AHU yang dikutip dalam pengaduan, PT BCI disebut memiliki modal disetor Rp2 miliar. Dalam dokumen tersebut, RKHK tercatat menguasai 99 persen saham atau senilai Rp1,98 miliar.
Sementara PT SKS disebut memiliki modal disetor Rp3 miliar.
RKHK tercatat sebagai direktur utama sekaligus pemegang 60 persen saham dengan nilai penyertaan Rp1,8 miliar.
BACA JUGA:Saan Ingatkan DJP soal Pelibatan Babinsa: Jangan Sampai Wajib Pajak Merasa Diteror
Adapun PT SOK disebut memiliki modal disetor Rp1,2 miliar. RKHK tercatat sebagai direktur utama dan pemegang 95 persen saham senilai Rp1,14 miliar.
- 1
- 2
- 3
- »
