Diana Sasa Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur merespons berbagai tuntutan utama massa aksi dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) yang menggelar demo di Gedung DPRD Jatim, Selasa (10/11/2026).
Salah satunya tentang mengganti pejabat atau wakil rakyat yang inkompeten. Dalam kesempatan dialog dengan mahasiswa itu, Sasa meminta agar mahasiswa atau masyarakat tidak memilih calon anggota legislatif yang tidak kompeten saat Pemilu.
“Dari mana bermulanya inkompetensi pejabat itu? Dari pemilu. Makanya, saya titip pesan kepada Adik-adik, besok lagi ketika pemilu, pilihlah wakil-wakil rakyat yang kompeten,” ujar Sasa di antara ratusan mahasiswa, Selasa (10/11/2026).
Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pejabat legislatif yang menduduki kursi dewan merupakan hasil dari pemilihan hak suara masyarakat.
Sementara pejabat di ranah eksekutif merupakan hak prerogatif presiden. Pada kesempatan itu, Sasa nenyatakan untuk mengajak mahasiswa supaya mengkritisi pejabat yang tidak becus.
“Masalahnya kalau eksekutif itu hak prerogatif presiden memilih siapa. Maka, saya berdiri bersama adik-adik semua untuk terus mengkritisi pejabat yang tidak kompeten,” jelasnya.
Selanjutnya terkait tuntutan menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional, Sasa menyatakan bahwa bencana tersebut telah menjadi sorotan negara tetangga.
Untuk itu ia meminta seluruh mahasiswa dan perwakilan rakyat agar terus bersuara supaya bencana tersebut terus mendapat perhatian.
“Tugas kalian dan tugas kita semua sebagai warga negara. Kalian agent of change, kalian adalah perubahan, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan itu,” jelasnya.
Kemudian tentang anggaran pendidikan, Sasa menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wewenang untuk mengawal dan mengawasi, khususnya APBD provinsi.
“Tugas kami adalah memastikan anggaran-anggaran itu tidak semata-mata agar bagaimana anggaran habis dengan program. Salah satu tugas kami adalah mengawasi dan mengawal agar dana itu bermanfaat,” ujarnya
Sasa menyatakan komitmen untuk mengawal penggunaan dana pendidikan agar digunakan sebaik-baiknya. Ia juga memahami terkait adanya kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan baik untuk beasiswa maupun dana penelitian.
“Kami berkomitmen untuk mengawal semua tuntutan adik-adik,” tandasnya. (wld/saf/ipg)
