Demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Pahlawan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/11/2026). Unjuk rasa menggemakan kembali #Indonesiasadar yang antara lain menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hari Pahlawan mengenang Pertempuran Surabaya kurun Oktober-November 1945. Di ibu kota Jatim ini, peringatan hampir selalu diselenggarakan oleh aparatur negara, mulai dari apel kehormatan, renungan suci di taman makam pahlawan hingga upacara bendera.
Upacara peringatan tingkat provinsi diadakan di Monumen Tugu Pahlawan sedangkan Pemerintah Kota Surabaya mengadakannya di Taman Surya. Selain itu, seremoni serupa diadakan di markas dan kantor aparatur negara serta badan usaha.
Namun, tahun ini ada yang berbeda. Di Surabaya, elemen mahasiswa yang dimotori badan atau dewan eksekutif kampus mengadakan aksi setidaknya di dua lokasi. Masing-masing Bundaran Air Mancur atau Taman Air Mancur Simpang Balai Pemuda dan depan gedung DPRD Jatim.
Demonstrasi dimulai selepas pukul 14.00 WIB ketika massa dari sejumlah kampus negeri dan swasta berdatangan. Massa berasal dari Kampus Sukolilo yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). Selain itu, dari Universitas Airlangga (Unair) dengan Kampus B atau Kampus Dharmawangsa menjadi titik kumpul massa.
Ada juga kalangan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), dan Universitas Hang Tuah (UHT). Dari elemen masyarakat sipil yang bergabung ialah Lembaga Bantuan Hukum, Bara Api, dan Arek Gerak.
Dalam demonstrasi, massa mengkritik keras pengelolaan negara oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Dua tahun berjalan, banyak masalah dari gemuknya kabinet, program makan bergizi gratis, pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih, penambahan batalyon teritorial, termasuk penanganan bencana.
Bukannya menyelesaikan beragam persoalan elite di Jakarta justru disibukan dengan masalah lain. Selain desakan pemakzulan terhadap Gibran menguat, sejumlah pejabat kabinet yang notabene kader Partai Solidaritas Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan.
Mereka ialah Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal PSI dengan alasan fokus sebagai Menteri Kehutanan. Mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha mundur dari jabatan Anggota Dewan Pembina PSI dengan alasan juga fokus dengan tugas Wakil Menteri Kebudayaan. Isyana Bagoes Oka mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum PSI untuk fokus bertugas sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Di sela aksi, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS Rakan Naufal Alief mengatakan, rombongan dari Kampus Sukolilo berjumlah setidaknya 1.500 orang. Demonstrasi selain peringatan Hari Pahlawan juga bertepatan dengan Dies Natalis ke-66 ITS.
”Aksi kami ini tindak lanjut dari pernyataan sikap Keluarga Mahasiswa ITS bertajuk Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan yang diumumkan pada Minggu (8/11/2026) lalu,” kata Rakan Naufal.
ITS membawa 17 tuntutan dalam empat rumpun persoalan yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta keadilan ekonomi.
Mahasiswa mendesak Prabowo berani membatalkan seluruh konsesi izin usaha perusak lingkungan. Cabut izin operasional proyek pelanggar analisis mengenai dampak lingkungan dan menekan hebat masyarakat.
Maksimalkan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan setelahnya. Indonesia dipandang buruk oleh internasional terutama negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang turut terdampak kebakaran hutan dan lahan.
”Hukum seberat-beratnya koruptor yang memanfaatkan penderitaan rakyat korban bencana,” ujar Rakan Naufal. Penuhi janji penyediaan lapangan kerja yang layak dan merata bagi rakyat. Tingkatkan mutu pendidikan dan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.
Demonstrasi juga menggemakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang lebih menguatkan peran TNI dan Polri. Akibatnya, tindakan aparatur negara cenderung represif, brutal, intimidasi, dan teror terhadap aktivitas apalagi gerakan masyarakat.
”Kembalikan aparatur negara sebagai alat negara atau tidak seperti saat ini yang menjalankan banyak fungsi masyarakat sipil termasuk pangan bahkan usaha atau ekonomi. Di era Reformasi 1998, perjuangan mahasiswa dan rakyat ketika itu untuk supremasi sipil bukannya supremasi aparatur,” katanya.
Dalam orasi juga ditekankan agar gerakan mahasiswa dan rakyat tidak kompromistis dengan respons berpotensi pelemahan dari aparatur negara. Di sini muncul otokritik terhadap kalangan aktivis mahasiswa yang menghadiri konsolidasi akbar di lapangan Polda Jatim dalam peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026.
Kegiatan itu dianggap melemahkan kepercayaan publik terhadap niat mahasiswa sebagai agen perubahan sosial politik. Gerakan mahasiswa harus tetap berjarak dengan aparatur negara tetapi berpihak kepada masyarakat sipil yang selalu menjadi korban penindasan.
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Luthfie Sulistiawan mengatakan, untuk mengawal dan menekan dampak dari aksi mahasiswa itu dikerahkan setidaknya 3.000 anggota. Selain itu, ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat blokade dari massa aksi.
Taman Air Mancur, lokasi demo, berada di simpang empat Jalan Gubernur Suryo, Jalan Yos Sudarso, Jalan Pemuda, dan Jalan Panglima Sudirman. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai pulau lalu lintas di simpang empat tersebut.
Di dekatnya ada fasilitas aparatur yakni Gedung Negara Grahadi, Balai Pemuda dan DPRD Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, kantor lembaga negara, dan pusat belanja.
Rekayasa lalu lintas juga diterapkan di Jalan Indrapura karena blokade massa yang demonstrasi di depan DPRD Jatim. Rekayasa karena blokade demonstrasi itu mau tidak mau memacetkan lalu lintas tetapi terurai sedikit demi sedikit setelah aksi bubar.
