HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – DPRD Kabupaten Takalar kembali memperkuat peran legislasi dengan mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Takalar. Ketiga regulasi tersebut menyasar sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, penataan kawasan perumahan dan permukiman, hingga penanggulangan bencana daerah.
Penyerahan dokumen tiga Ranperda tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Takalar, Selasa, 10 November 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Takalar membuka jalannya sidang paripurna sebelum dilanjutkan dengan prosesi penyerahan dokumen Ranperda kepada Wakil Bupati Takalar yang mewakili pemerintah daerah.
Adapun tiga Ranperda inisiatif DPRD yang diusulkan meliputi:
Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Ranperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Takalar.
Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Setelah penyerahan dokumen, agenda paripurna dilanjutkan dengan pemaparan substansi masing-masing Ranperda oleh tim pengusul melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Takalar.
Ketua tim pengusul, Ahmad Sabang dari Fraksi Partai NasDem, menjelaskan bahwa ketiga Ranperda tersebut memiliki urgensi penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, regulasi yang diusulkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ketiga Ranperda inisiatif ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan, penataan prasarana dan sarana perumahan serta permukiman, hingga penanggulangan bencana,” ungkap Ahmad Sabang.
Ia menjelaskan, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan.
Keberadaan regulasi ini dinilai penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola cadangan pangan, terutama ketika menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun gangguan distribusi yang berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan pangan di tengah masyarakat.
“Ketahanan pangan daerah membutuhkan kesiapan regulasi agar pemerintah memiliki landasan yang jelas dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan, khususnya saat masyarakat menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Sementara itu, Ranperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kawasan hunian yang tertata, layak, aman, dan berkelanjutan.
Melalui regulasi tersebut, penataan kawasan perumahan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Pengaturan ini juga penting untuk mendorong tanggung jawab dalam penyediaan serta pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sehingga kawasan permukiman dapat berkembang secara terencana dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
Adapun Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah menjadi salah satu perhatian penting mengingat perlunya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak bencana.
Penanggulangan bencana, menurut substansi pengusulan tersebut, tidak semata-mata berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga membutuhkan langkah antisipasi dan kesiapan sejak dini agar risiko serta dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Pengusulan ketiga Ranperda ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Takalar dalam merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat. DPRD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi juga menghadirkan produk hukum daerah yang mampu menjawab persoalan strategis di tengah masyarakat.
Selanjutnya, ketiga dokumen Ranperda tersebut akan memasuki tahapan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai mekanisme dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui proses pembahasan yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah, ketiga rancangan regulasi tersebut diharapkan dapat disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan demikian, kehadiran regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Takalar. (mgs)
