HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara mengenai kabar dirinya berniat mengundurkan diri. Dia menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran menyampaikan pernyataan tersebut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuannya dengan Prabowo.
Ia mengaku menghargai berbagai respons masyarakat, baik berupa dukungan maupun kritik, terhadap persoalan yang belakangan menyeret namanya ke pusaran polemik politik nasional.
“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran.
Terkait hasil pertemuannya dengan Prabowo, Gibran mengungkapkan Presiden memberikan sejumlah arahan agar dirinya tidak menyerah menghadapi persoalan dokumen pendidikan yang kini menjadi sorotan.
“Beliau (Presiden Prabowo Subianto, red) memberi saran dan masukan terkait dinamika,” ungkapnya.
Salah satu arahan tersebut adalah melanjutkan perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Pertemuan 2,5 Jam
Sebelumnya, Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden sebagai respons atas perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan tidak benar jika Prabowo disebut menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri karena Presiden justru memberikan sejumlah masukan.
Ia juga menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Polemik mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan kursi Wakil Presiden mencuat bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di DPR terkait persoalan ijazah yang digunakannya dalam pencalonan Pilpres 2024.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi diketahui telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut setelah muncul putusan MA dan MK.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan persoalan yang sebelumnya juga menjadi perhatian MK, yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Sebagai tindak lanjut, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika pejabat bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. (*)
