Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) mengenai pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Puan menjelaskan bahwa DPR baru memulai masa persidangan sehingga sejumlah surat yang masuk dari pemerintah masih menjalani proses pemeriksaan administrasi sebelum diteruskan kepada pimpinan DPR.
"Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang," kata Puan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, surat-surat yang telah melalui tahapan pemeriksaan dijadwalkan diteruskan kepada pimpinan DPR pada hari yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memberikan keterangan pers bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
DPR Belum Menerima Surat Presiden tentang Pergantian Panglima TNIPuan Maharani menegaskan bahwa hingga pembukaan masa persidangan, belum terdapat surat presiden mengenai pergantian Panglima TNI yang diterima DPR.
Ia menjelaskan bahwa proses administrasi surat-menyurat di DPR masih berlangsung karena parlemen baru kembali memasuki masa sidang.
Surat-surat yang masuk harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
Menurut Puan, tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penanganan dokumen resmi yang dikirimkan kepada lembaga legislatif.
Dengan demikian, belum ada pembahasan lebih lanjut yang diumumkan DPR terkait surat presiden mengenai pergantian Panglima TNI.
Puan juga tidak menyampaikan informasi mengenai nama calon Panglima TNI maupun jadwal pergantian jabatan tersebut.
Keterangan yang disampaikannya terbatas pada status penerimaan surat presiden di DPR hingga Selasa (10/11/2026).
DPR Sudah Terima Surpres RUU Perampasan AsetSelain menjelaskan status surat mengenai Panglima TNI, Puan menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Surat tersebut tercatat dengan Nomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026.
Surpres itu berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana bersama DPR.
Puan memastikan bahwa surat tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di parlemen.
"Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku," kata Puan.
Penerimaan surat presiden tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset yang tengah berjalan di DPR.
Komisi III DPR Telah Gelar Sejumlah Rapat Bahas RUU Perampasan AsetDalam sepekan terakhir, Komisi III DPR RI telah melaksanakan sejumlah agenda pembahasan terkait RUU Perampasan Aset.
Agenda tersebut mencakup rapat dengar pendapat umum serta rapat Panitia Kerja (Panja).
Kegiatan itu merupakan bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana.
Surat presiden mengenai wakil pemerintah menjadi salah satu dokumen yang berkaitan dengan kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti dokumen tersebut berdasarkan tata tertib dan prosedur kelembagaan yang berlaku.
Namun, ia belum menyampaikan jadwal penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset dalam keterangan tersebut.
DPR Buka Masa Sidang II Tahun 2026–2027DPR RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).
Pembukaan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rapat paripurna memiliki agenda tunggal berupa penyampaian pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pembukaan masa sidang menjadi awal dilanjutkannya berbagai kegiatan parlemen, termasuk pembahasan rancangan undang-undang dan pelaksanaan fungsi pengawasan.
Puan menjelaskan bahwa proses pemeriksaan surat-surat resmi yang masuk juga dilakukan seiring dimulainya masa persidangan tersebut.
Hingga keterangan itu disampaikan, DPR telah memastikan penerimaan Surpres Nomor R-58 tentang wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, sementara surat presiden mengenai pergantian Panglima TNI belum diterima.
