Gibran Singgung Peninjauan Kembali Pembatalan Suket, Waketum Golkar: Putusan MA dan MK Sudah Final

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Sumber: ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons rencana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menempuh langkah hukum lanjutan terkait pembatalan keabasahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya.

Doli menyatakan proses hukum mengenai pendidikan Gibran telah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). 

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut proses mengenai polemik pendidikan Gibran kini masuk ranah politik yang menjadi kewenangan parlemen.

Baca Juga: Projo Tegaskan Presiden-Wapres Satu Kesatuan: Secara Formal Gibran Belum Ada Pengajuan Mundur

Mengenai Gibran yang hendak melanjutkan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA, Doli menyatakan proses hukum telah final.

"Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini," kata Doli dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2026).

"Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final."

Lebih lanjut, Doli menyatakan DPR tidak bisa tinggal diam usai MK dan MA mengeluarkan putusan mengenai Gibran. Menurutnya, pembukaan masa sidang pada Selasa (10/11) pun menjadi momentum DPR menggunakan haknya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP).

Ia menyebut fraksi-fraksi di DPR telah berkomunikasi mengenai HMP sejak masa reses. Pembukaan masa sidang pun disebutnya membuka ruang untuk komunikasi lebih lanjut.

Gibran ingin lanjutkan proses hukum

Sebelumnya, Gibran mengaku Presiden RI Prabowo Subianto menyarankannya untuk memperjuangkan hak hukum di PTUN. Gibran juga membuka peluang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA.

Gibran menyebut saran Prabowo itu disampaikan saat dirinya bertemu sang presiden pada Selasa (10/11) pagi.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.

"Juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA."

Baca Juga: Yusril Sebut Putusan MA soal Penyetaraan Pendidikan Gibran Bersifat Final, Singgung soal PK

 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV