JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta Bareskrim Polri untuk mengungkapkan motif dibalik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi yang keliru.
Dugaan penyadapan ini menjadi sorotan tajam karena tidak hanya menyasar kepala negara, melainkan juga menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat, media, hingga kalangan pengusaha.
"Idealnya kepolisian menjelaskan motif dari penyadapan tersebut, baik itu penyadapan terhadap kelompok politik seperti presiden, menteri yang sedang menjabat. Atau yang kedua terhadap pejabat internal kepolisian, yang ketiga terhadap misalnya aktivis yang kritis, yang keempat terhadap media massa, dan kelima terhadap prara pengusaha," ucapnya dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Kapolri Pastikan Tindak Tegas Pelaku Penyadapan Presiden: Saya dan Rekan-Rekan Merasa Terkhianati
Menurutnya, kepolisian harus menjelaskan apakah kelima sasaran tersebut memiliki latar belakang motif yang seragam atau didasari oleh kepentingan yang berbeda-beda.
"Kelima kategori kelompok yang berasal dari pernyataan dan temuan awal Bareskrim, seperti diucapkan Kabareskrim, itu perlu diikuti penjelasan motif dari penyadapan terhadap kelima kelompok tersebut," ujarnya.
"Apakah penyadapan terhadap kelompok yang pertama, misalnya kelompok presiden yang diduga dimotivasi oleh tindakan keinginan untuk makar sama dengan penyadapan terhadap kelompok ke-2, ke-3, ke-4, ke- 5. Jadi itu yang saya kira perlu diuji."
Ditambahkan Usman, publik kini menantikan kemajuan dan perkembangan signifikan dari pihak kepolisian dalam proses pengusutan perkara ini.
Keterbukaan informasi mengenai motif dinilai menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan simpang siur di ruang publik.
"Dan tentu saja kita sangat menantikan kemajuan-kemajuan di kepolisian dalam proses pengusutan perkara ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan lebih lengkap tentang motif dari penyadapan terhadap kelima kelompok sasaran tersebut, publik tidak berspekulasi yang keliru," tegas Usman.
Diberitakan sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Baca Juga: Ahrie Sonta Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Kadiv Humas: Pemberhentian Tidak dengan Hormat
Mantan Kapolri Listyo Sigit jadi TersangkaPara tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Terbaru, salah satu tersangka yakni Irjen Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik terkait perkara tersebut, pada Selasa.
Dalam sidang etik tersebut, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi kepolisian. Dia dinyatakan terlibat penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
"Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Selasa (10/11) malam.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- penyadapan
- kasus penyadapan presiden
- Amnesty International Indonesia
- motif penyadapan
- kepolisian
- usman hamid
