Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik langkah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan dokumen ijazah dari tingkat SD sampai S-1. Denny menilai langkah Gibran tersebut keliru dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Denny merupakan salah satu penggugat persyaratan pencapresan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). Denny mulanya menyampaikan putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti kesetaraan ijazah SMA Gibran bersifat final.
"Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht, berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Karena itu, pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo dan menyatakan akan fight melalui PTUN serta PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan," kata Denny dalam jumpa pers virtual yang ditayangkan melalui YouTube miliknya, Selasa (10/11/2026).
Denny menilai Gibran telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Menurutnya, Gibran seharusnya menghormati putusan MK dan MA yang berkaitan dengan ijazahnya.
"Bayangkan seorang Wakil Presiden, RI-2 membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah. Saya pernah mengatakan, jika tidak menghormati putusan MK dan MA, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, constitutional disobedience," ujar Denny.
"Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti," tegasnya.
Denny menilai langkah Gibran yang berencana membawa urusan ijazahnya ke PTUN merupakan bentuk perlawanan yang keliru.
"Apalagi sikap untuk kemudian melakukan fight, fight itu artinya melawan, itu adalah sikap yang sama sekali keliru. Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabutnya," ucap Denny.
Denny menegaskan, jika Gibran menempuh jalur PTUN, pihak penggugat siap menghadapi langkah tersebut. Denny sendiri merupakan kuasa hukum dari Mercy Sihombing yang mengajukan gugatan terkait dokumen ijazah Gibran di PTUN.
"Kami akan mempertimbangkan langkah kami selanjutnya. Jika memang diperlukan, terpaksa kami hadir di persidangan untuk mempertahankan kehormatan MK dan MA yang coba direndahkan lewat persidangan di PTUN," tuturnya.
Selain itu, Denny berencana berkoordinasi dengan pemohon gugatan ijazah Gibran di MA. Dia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran.
"Kami nanti akan berkoordinasi dengan salah satu pemohon juga, Bapak Subhan Pala sebagai penggugat, untuk segera menindaklanjuti dengan berkirim surat ke Kemendikdasmen untuk meminta pencabutan segera dilakukan. Jika tidak, sebenarnya ada konsekuensinya," ucap Denny.
Lebih lanjut, Denny mempertanyakan rencana Gibran yang hendak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Menurutnya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
"Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu. Ingat, penggugatnya adalah Pak Subhan Pala dan tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga Saudara Gibran tidak bisa melakukan PK. Saya memahami dari pernyataan Pak Menko (Yusril Ihza Mahendra) kementerian akan mencabut objek gugatan surat keterangan tersebut, kita tunggu ini," jelasnya.
Denny juga memaparkan bahwa pihak Kemendikdasmen sendiri tidak memiliki dasar untuk mengajukan PK.
"Ada putusan MK terkait pengujian undang-undang yang pada dasarnya menegaskan bahwa PK tidak bisa dilakukan atas putusan PTUN oleh Badan Tata Usaha Negara. Kementerian adalah Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan putusan MK, maka dengan tegas dan jelas Kementerian Pendidikan tidak bisa melakukan peninjauan kembali," terangnya.
Di akhir keterangannya, Denny menyinggung pemahaman hukum Gibran sebagai Wapres. Menurut Denny, seorang pejabat publik di tingkat wakil kepala negara seharusnya memahami kaidah hukum dan konstitusi.
"Hal-hal semacam ini semestinya dipahami oleh seorang Wakil Presiden jika dia mengerti hukum dan konstitusi. Mengapa kemudian menggunakan kata-kata fight atau melawan lewat PTUN dan hendak mengajukan PK? Ini semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi Wakil Presiden, tidak punya pemahaman serta kapasitas yang diperlukan untuk mengetahui bahwa langkah ke PTUN adalah langkah yang salah, dan membawanya ke MA melalui PK adalah keliru," pungkasnya.
(lir/rfs)
