Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan terhadap harga pangan di pasaran. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), hingga harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terancam sanksi tegas, mulai dari denda administratif hingga pidana penjara maksimal tujuh tahun.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan. Surat edaran itu ditetapkan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Dalam aturan tersebut, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP. Ya, [jika melanggar] itu diberi sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi," kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
- Menakar Ugal-Ugalan "America First" di Indo-Pasifik
- Rupiah Babak Belur, Puan Ingatkan Risiko ke APBN 2026
Bapanas mempertegas konsekuensi bagi pelaku usaha yang membandel. Sanksi administratif dapat diberikan oleh Kepala Bapanas, gubernur, maupun bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
Sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya sanksi administratif, pelanggaran yang memuat unsur tindak pidana juga akan diproses secara hukum.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan, apabila hasil pengawasan menunjukkan bukti awal terjadinya tindak pidana di bidang pangan, pengawas wajib melaporkannya kepada penyidik yang berwenang.
Adapun ancaman sanksi pidana yang dicantumkan berupa pidana penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal sebesar Rp1,5 miliar.
Untuk memperkuat pengawasan, Bapanas melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan. Pihak yang ditunjuk sebagai pengawas meliputi Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim.
Para pengawas memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
Adapun komoditas yang masuk dalam pengaturan harga tersebut mencakup beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, serta sejumlah pangan pokok lainnya.
(fab/fab)
