Komisi III Sebut PTDH Ahrie Sonta Bukti Komitmen Polri Zero Tolerance

Jakarta: Komisi III DPR RI mendukung langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Pemecatan tersebut dinilai sebanding dengan bobot kesalahan yang menyalahgunakan wewenang.

"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2026.

Ia mengatakan, tindakan penyelewengan tersebut jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Menurut Habiburokhman, skandal penyadapan ilegal ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam yang pernah mencoreng sejarah kepolisian.

"Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” kata Habiburokhman.

Lebih lanjut, ia menilai sikap Polri menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, terutama bagi setiap pelanggaran berat anggotanya. Ketegasan serupa harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang," kata Habiburokhman.


Suasana sidang etik terduga pelaku penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen AS. istimewa

Habiburokhman menyatakan bahwa pihak yang terbukti bersalah harus segera dihukum setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia juga memastikan Komisi III DPR akan terus mengawal penegakan etik maupun proses hukum pidana yang berjalan.

“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” tegas Habiburokhman.

Sebelumnya, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah selesai menjalankan sidang etik terhadap terduga pelaku penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta Nasution. Majelis KKEP memutuskan pemecatan dengan tidak hormat terhadap AS dari institusi Polri.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan ada dua sanksi yang diberikan Majelis KKEP kepada Ahrie Sonta Nasution, yakni sanksi etika dan administratif. Pada sanksi etika, perilaku Ahrie Sonta Nasution dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

“Sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026.

Sanksi diberikan karena Ahrie Sonta Nasution diduga menyalahgunakan kewenangan dalam akses perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap dengan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.