Istana mengabarkan berita yang sebelumnya terus menjadi bahan spekulasi. Disebutkan bahwa Selasa (10/11/2026) pagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hingga Selasa sore, yang disampaikan oleh Gibran ini baru sebatas niat, belum pengunduran diri secara resmi. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan Gibran mengaitkan niatnya tersebut dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikannya sebagai wapres.
Rangkaian peristiwa ini berawal dari putusan kasasi MA pada akhir Oktober 2026. MA berkeputusan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA atas nama Gibran. Selanjutnya, desakan pun bergeser ke Senayan.
Terbaru, sekitar 50 anggota DPR menandatangani usul hak menyatakan pendapat dan menyerahkannya kepada pimpinan dewan. Menerima usulan itu, Ketua DPR Puan Maharani berjanji memproses usulan itu. Kendati di saat yang sama, ia tetap mengingatkan bahwa Gibran masih menjabat wakil presiden.
Di tengah dua kemungkinan yang membayangi, mengundurkan diri atau dimakzulkan, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana sebenarnya konstitusi mengatur keduanya?
Sebelum amendemen, UUD 1945 tidak mengatur alasan ataupun tata cara pemberhentian presiden. Pemberhentian ditempuh lewat Sidang Istimewa MPR dengan dasar pertanggungjawaban politik. Situasi ini sebagaimana yang pernah dialami Sukarno pada 1967 dan Abdurrahman Wahid pada 2001.
Peristiwa tahun 2001 kemudian mendorong Perubahan Ketiga UUD 1945 memasukkan Pasal 7A dan 7B. Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam UU MK, UU MD3, serta tata tertib DPR dan MPR. Sejak itu, pemberhentian diharapkan tidak sepenuhnya bermuatan kepentingan politis semata. Jika dijalankan, prosedurnya harus berangkat dari dugaan pelanggaran hukum serta harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi.
Pasal 7A membatasi alasan pemberhentian dalam dua hal. Pertama, pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Kedua, yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Perbuatan tercela, misalnya, dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Ukurannya cenderung etis, bukan pidana, sehingga sejatinya masih rawan ditarik ke ranah tafsir politik.
Sementara itu, alasan kedua, soal memenuhi syarat, kini menjadi pusat perdebatan. Untuk syarat pendidikan, UU Pemilu mengatur pendidikan paling rendah bagi capres maupun cawapres adalah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
Namun, terpenuhi atau tidaknya syarat itu tidak bisa bersandar akibat bias opini publik. Alasan pemberhentian harus bersifat hukum (rechtmatigheid), bukan kebijakan (doelmatigheid). Oleh karena itu, segala pembuktian lewat proses peradilan tidak terelakan.
Forum pembuktiannya pun bukan sengketa hasil pemilu. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi wakil presiden yang sudah dilantik. Artinya, jalur konstitusional tetap harus melalui prosedur Pasal 7B.
Secara mekanisme, terdapat tiga pintu yang harus dilewati dalam proses pemakzulan. Pintu pertama ada di DPR lewat hak menyatakan pendapat. Usul diajukan paling sedikit 25 anggota. Setelah usul diterima, DPR membentuk panitia khusus yang melibatkan semua fraksi.
Berikutnya, hasil kerjanya dibawa ke rapat paripurna. Untuk meneruskan pendapat itu ke MK, rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit dua pertiga jumlah anggota DPR dan disetujui dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan 580 anggota DPR saat ini, kuorum itu berarti sedikitnya 387 orang harus hadir. Sebagai gambaran, rapat paripurna 10 November 2026 dihadiri 414 anggota. Dengan kehadiran sejumlah itu, pendapat DPR membutuhkan sedikitnya 276 suara setuju. Sebagai catatan, UU MD3 lama sempat mensyaratkan tiga perempat, tetapi MK membatalkannya lewat Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 karena melampaui batas dua pertiga dalam Pasal 7B.
Pintu kedua ada di MK. Mahkamah wajib memutus pendapat DPR paling lama 90 hari. Putusannya dapat berupa permohonan tidak bisa diterima, membenarkan pendapat DPR, maupun menolaknya. Di tahap inilah pemakzulan bergeser dari proses politik menjadi proses hukum. Tata caranya diatur dalam Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009, mulai dari registrasi, pemeriksaan pendahuluan, hingga persidangan dengan saksi dan ahli.
Pintu terakhir ada di MPR. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan menuju usul pemberhentian ke MPR. MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul itu. Selain itu, MPR juga terlebih dulu memberikan kesempatan kepada presiden dan/atau wakil presiden untuk menjelaskan.
Keputusan memberhentikan diambil dalam rapat yang dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota dan disetujui dua pertiga yang hadir. Dengan 732 anggota MPR, dibutuhkan sedikitnya 366 suara.
Di titik ini, sifat politis pemakzulan berpotensi kembali menonjol. Meski MK telah membenarkan pendapat DPR, MPR tidak otomatis memberhentikan. Keputusan akhir tetap ditentukan lewat pemungutan suara. Dengan jalurnya panjang dan bergantung pada suara politik, sejauh ini belum pernah ada usul pemakzulan yang prosesnya sampai ke MK.
Berbeda dengan pemakzulan yang memiliki mekanisme panjang, jalan mundur lebih ringkas. Pernyataan pengunduran diri secara tertulis sudah mencukupi tanpa mensyaratkan persetujuan DPR ataupun MPR.
Preseden semacam ini pernah terjadi. Mohammad Hatta mengirim surat pengunduran diri kepada DPR pada Juli 1956 dan berhenti efektif 1 Desember 1956. Pada Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri di Istana Merdeka, disaksikan pimpinan DPR dan MPR. Kehadiran itu lebih merupakan kelaziman ketimbang keharusan konstitusional. Lalu, bagaimana jika seorang wakil presiden mengundurkan diri?
Setelah wakil presiden berhenti, Pasal 8 Ayat (2) mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden. Wakil presiden terpilih lalu bersumpah sesuai Pasal 9 dan menjabat hingga sisa masa jabatan.
Pengunduran diri pun mengakhiri proses pemakzulan. Apabila presiden/wakil presiden mundur sebelum DPR memutuskan, usul hak menyatakan pendapat telah kehilangan obyeknya. Pun apabila terjadi saat perkara bergulir di MK, Pasal 82 UU MK menyatakan permohonan gugur.
Pada akhirnya, pemakzulan yang didasarkan pada fakta hukum akan selalu dibayangi kepentingan politik. Karena itu, desain dan mekanismenya disusun berlapis demi menjaga mandat yang diberikan langsung oleh rakyat tidak mudah dicabut mayoritas di parlemen begitu saja.
Sebaliknya, pintu mundur seakan lebih lebar terbuka. Kendati begitu, putusan MK yang tidak mengikat MPR menyisakan pertanyaan lama, apakah pemakzulan ditentukan oleh hukum atau oleh jumlah suara?
Niat mundur yang disampaikan oleh Wapres Gibran bisa saja membuat pintu pemakzulan tak perlu dibuka. Namun, yang pasti, dalam waktu-waktu ke depan, di belakang layar yang tampak di publik, akan terus terjadi tarik-menarik dan lobi antar-elite politik. (LITBANG KOMPAS)
