Hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR terhadap polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka menggema di parlemen. Laporan hak menyatakan pendapat nasib Gibran yang diteken anggota Dewan sudah diterima oleh pimpinan DPR.
Puluhan anggota DPR sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul hak menyampaikan pendapat atas polemik ijazah Gibran. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang teken usulan hak menyampaikan pendapat.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan hak menyampaikan pendapat. Mardani memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.
Mardani memastikan anggota DPR yang menandatangani datang dari berbagai fraksi. "Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," imbuh dia.
Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat nasib Gibran. Puan mengatakan pimpinan DPR akan melakukan tindak lanjut.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11).
Puan meminta semua pihak menunggu proses di DPR yang berjalan sesuai konstitusi. "Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada," ucap dia.
Puan juga menyebutkan pihaknya akan mendengarkan masukan dari semua fraksi. Ketua DPP PDIP itu memastikan akan ada tindak lanjut setelah mengumpulkan masukan tersebut.
(rfs/lir)
