jpnn.com - JAKARTA - Irjen Ahrie Sonta terpuruk buah dari kenakalannya atau dampak lingkungan sekitarnya yang tak sehat.
Pria kelahiran Bandung, 2 April 1981 itu terkena sanksi memalukan, yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) gegara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan beberapa pihak lainnya.
BACA JUGA: Penyadapan Presiden: Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak dengan Hormat
Keputusan itu diketahui setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menuntaskan sidang terkait Irjen AS, Selasa (10/11).
"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
BACA JUGA: Kompol Ahrie Sonta Raih Gelar Doktor Ilmu Kepolisian
Ahrie sejatinya punya karier bagus. Dialah yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri (saat itu) jenderal Listyo Sigit Prabowo dan juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari korps kepolisian.
Selama masa tugasnya sebagai orang kepercayaan Listyo, Ahrie dikenal karena menanggapi dan memantau laporan terkait kepolisian di Twitter. Ia adalah brigadir jenderal dan inspektur jenderal pertama dari angkatannya dan, pada saat penunjukan bintang dua tersebut, merupakan inspektur jenderal termuda di jajaran kepolisian.
BACA JUGA: Ada Tanda-Tanda Kuat Jenderal Listyo Terancam Hukuman Mati
Ahrie lulus dari Akademi Kepolisian angkatan 2002. Dia mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Palembang pada tahun 2003, dan gelar sarjana ilmu kepolisian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2009.
Dia meraih gelar magister hukum dari Universitas Diponegoro, dan pada 2018 meraih gelar doktor ilmu kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dengan disertasi mengenai reformasi kultur kepolisian.
Ahrie sempat bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Barat sebelum pindah ke Sumatera Selatan.
Selama berada di provinsi tersebut, dia memegang sejumlah jabatan, termasuk sebagai kepala unit identifikasi kendaraan di kepolisian Resor Kota Palembang dan kepala satuan lalu lintas di kepolisian Resor Musi Banyuasin antara 2005 dan 2006.
Dalam jabatan terakhirnya tersebut, Ahrie mencegat sebuah truk derek yang membawa mobil dinas gubernur Aceh di jalan lintas antarprovinsi Palembang-Jambi.
Dia dipromosikan ke pangkat inspektur polisi satu pada 2006 dan pada 2007 mengikuti pelatihan di Akademi Kepolisian Belanda serta pelatihan analisis tempat kejadian perkara melalui perbandingan visual di Munster, Jerman pada 2007.
Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Ahrie ditempatkan sebagai kepala satuan lalu lintas di kepolisian Resor Sidoarjo. Selama masa tugasnya, Ahrie menangani sejumlah kecelakaan kendaraan besar di wilayah tersebut, termasuk penangkapan seorang sopir bus yang melarikan diri setelah menabrak truk jungkit.
Setelah Polres Sidoarjo mendirikan pusat manajemen preventif, Ahrie ditugaskan untuk memimpin operasional harian pusat tersebut.
Pada pertengahan April 2012, Ahrie pindah dari kepolisian Resor Sidoarjo ke kepolisian Daerah Jawa Timur, sebagai perwira administrasi di kantor Samsat Manyar, Surabaya Timur.
Ahrie dipromosikan menjadi komisaris polisi pada 2014, dan pada 2015 mengikuti kursus sumber daya manusia untuk perwira menengah kepolisian serta pelatihan luar negeri lainnya di Joint Special Operations University, yang berlangsung hingga 2016.
Dia menyelesaikan pendidikan kepolisian tingkat menengah pada 2016, dan pada 2017 sempat mengikuti program non-gelar di S. Rajaratnam School of International Studies.
Pada 19 Oktober 2018, setelah penugasan sementara di pusat pendidikan dan pelatihan kepolisian, Ahrie diangkat sebagai kepala unit di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Selama masa jabatannya yang berlangsung beberapa bulan tersebut, Ahrie berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba baik lokal maupun internasional yang beroperasi dari Jakarta.
Dia melanjutkan tugasnya di direktorat tersebut sebagai penyidik menengah; ditugaskan ke Papua sebagai bagian dari Operasi Khusus Nemangkawi untuk menumpas gerakan separatis di wilayah tersebut.
Pada 2019, Ahrie diangkat sebagai ketua tim pemantau di biro pembinaan operasional Bareskrim Polri. Ahrie turut hadir dalam penangkapan Djoko Tjandra, seorang bankir keturunan Tionghoa-Indonesia yang divonis bersalah atas penggelapan dana bank, pada Juli 2020. Ia dipromosikan menjadi ajun komisaris besar polisi pada tahun tersebut.
Pada 3 Agustus 2020, Ahrie diangkat sebagai Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok dan mulai menjabat pada 18 Agustus 2020.
Setelah Sriwijaya Air 182 jatuh ke laut dekat Tanjung Priok, Ahrie ikut serta dalam tim pencarian dan pertolongan untuk mengevakuasi korban kecelakaan pesawat tersebut.
Ahrie jugalah yang menangkap sejumlah pemasok narkoba yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya, serta para pesohor seni yang tertangkap tangan menggunakan narkoba.
Dia pun menarik perhatian media karena menjadi satu-satunya perwira menengah kepolisian yang mendampingi calon Kapolri saat itu Listyo Sigit Prabowo, dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 20 Januari 2021.
Setelah Listyo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada 18 Februari Ahrie diangkat sebagai sekretaris pribadi Listyo.
Ahrie menerima kenaikan pangkat luar biasa menjadi komisaris besar polisi pada bulan Agustus tahun tersebut, menjadi yang pertama di angkatannya yang mencapai pangkat tersebut.
Selama masa tugasnya sebagai orang kepercayaan Listyo, Ahrie secara pribadi menanggapi masalah atau laporan insiden terkait kepolisian di Twitter, serta memantau penyelesaian kasus-kasus tersebut. Aktivitas media sosial Ahrie mendatangkan pujian dari anggota legislatif Hinca Pandjaitan, yang menjadikannya contoh sebagai figur polisi yang "aktif dan responsif" serta menantang kepala lembaga pendidikan kepolisian untuk menghasilkan "seribu Ahrie".
Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan penetapan Ahrie sebagai ajudan dari korps kepolisian untuk Presiden Prabowo Subianto.
Dia dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada 6 Oktober 2025 dan menjadi inspektur jenderal pada 25 September 2026, menjadikannya yang pertama di angkatannya untuk kedua pangkat tersebut.
Listyo digantikan oleh Suyudi Ario Seto sebagai kepala kepolisian nasional yang baru pada 1 Oktober 2026, dan sehari setelah penggantian tersebut Suyudi menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Ahrie pada jabatan bintang dua sebagai Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada 3 November 2026, Irjen Ahrie Sonta Nasution ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada Hari Pahlawan 2026, Ahrie bukan siapa-siapa lagi di mata Polri.
Selain sanksi administratif, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Pak Kadiv Humas Irjen Isir mengatakan, AS (Ahrie) diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir.
Atas perbuatannya, AS disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, disangkakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu:
- Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan,
- Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian,
- serta tidak menaati larangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
Atas putusan PTDH tersebut, AS menyatakan banding.
"Nanti ada proses, bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Isir.
Dia menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur serta kode etik profesi yang berlaku,” tutur Isir. (wiki/antara)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
