Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkhole, dalam perkara dugaan pemerasan dengan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik untuk mendalami biaya politik atau modal yang dibutuhkan Anom Widiyantoro saat berkampanye sebelum menjabat sebagai Bupati Pemalang.
Advertisement
"Dalam lanjutan perkara Pemalang, Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/11/2026).
"Sehingga ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati," sambungnya.
Nurkhole bukan satu-satunya pihak yang diperiksa tim penyidik. Dia dipanggil bersama empat saksi lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, dua pihak swasta bernama Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma, serta Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak.
Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan karena penyidik menduga praktik pemerasan serupa juga terjadi di wilayah lain. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh salah satu tersangka, yakni Lilik Budi Suprianto (LBS).
"Tentunya semuanya didalami berkaitan dengan adanya dugaan praktik-praktik serupa yang dilakukan oleh tersangka Saudara LBS ini, apakah hanya dilakukan di Pemalang, atau kemudian juga merembet ke daerah-daerah lain," terang Budi.
"Sehingga keterangan dari para pihak tersebut tentunya akan sangat membantu penyidik untuk kemudian mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh, yang dilakukan oleh Saudara LBS," sambungnya.
