Jakarta, ERANASIONAL.COM – Advokat senior Denny Indrayana membuka kemungkinan kembali mengikuti persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Denny bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan langkah pencabutan gugatan yang sebelumnya telah dilakukan.
Sikap tersebut muncul setelah Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Denny menduga langkah hukum yang dimaksud Gibran berkaitan dengan perkara gugatan Mercy Sihombing di PTUN.
Dalam perkara tersebut, Denny bersama Herianto dan sejumlah advokat lainnya sempat bertindak sebagai kuasa hukum.
Namun, pihaknya sebelumnya memilih mencabut perkara itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diperkuat melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Menurut Denny, rencana Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN merupakan langkah yang tidak tepat secara hukum.
“Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara–saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing–yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru,” kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).
Meski demikian, Denny belum memastikan langkah yang akan diambil tim hukumnya. Ia menyebut keputusan tersebut masih akan dibicarakan bersama pihak prinsipal.
“Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan,” imbuhnya.
Dorong Kemendikdasmen Jalankan Putusan MADi sisi lain, Denny juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai rencana Kemendikdasmen melaksanakan putusan kasasi MA.
Putusan tersebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Denny mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Subhan Palal selaku salah satu pemohon kasasi untuk meminta Kemendikdasmen segera menindaklanjuti putusan tersebut.
Langkah itu akan dilakukan melalui pengiriman surat resmi kepada kementerian terkait agar pelaksanaan putusan MA tidak berlarut-larut.
“Kami nanti akan berkoordinasi dengan salah satu pemohon juga Bapak Subhan Palal, sebagai penggugat untuk segera melakukan follow up dengan berkirim surat ke Didkasmen untuk memint agar pencabutan segera dilakukan,” katanya.
Denny juga merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam Pasal 7 Ayat 2, disebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berkewajiban melaksanakan keputusan dan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, ia menilai pemerintah harus menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Denny pun menganggap rencana Gibran untuk melawan melalui PTUN maupun mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai langkah yang keliru.
“Jadi dari segala sisi hukum administrasi dan hukum tata negara melakukan fight kata Wakil Presiden melalui perkara Ibu Mercy di PTUN adalah langkah yang bukan saja tidak menghormati konstitusi, tapi juga salah secara strategi dan salah secara konsep,” ujarnya.
Gibran Siap Tempuh Jalur HukumSebelumnya, Gibran menyatakan tidak akan tinggal diam menghadapi polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi sorotan publik.
Ia mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur PTUN dengan membuka seluruh dokumen riwayat pendidikannya.
Dokumen yang dimaksud mencakup riwayat pendidikan sejak sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi atau jenjang S-1.
Selain itu, Gibran juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait upaya pengajuan PK atas putusan MA.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
