JAKARTA, DISWAY.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah melalui pembenahan data perizinan serta penguatan penyidikan. Langkah tersebut diarahkan untuk menindak penyelenggara bermasalah dan melindungi calon jemaah dari praktik penipuan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, masyarakat yang secara ekonomi rentan menjadi kelompok yang banyak dirugikan. Ia menegaskan penertiban harus menjangkau pihak-pihak yang memanfaatkan kepercayaan terhadap agama untuk memperoleh keuntungan ilegal.
“Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa,” kata Dahnil Anzar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Angka tersebut merupakan keterangan Dahnil mengenai persoalan yang dihadapi kementerian. Pernyataan itu memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap calon jemaah yang rentan kehilangan dana sekaligus kesempatan menjalankan ibadah.
BACA JUGA: Kemenhaj Resmi Buka Pelunasan Bipih Haji Reguler 1448 H/2027 M Mulai 10 November 2026
Dahnil menyebut pelaku yang menggunakan perjalanan ibadah sebagai kedok penipuan sebagai “bandit agama”. Menurutnya, praktik tersebut harus dihentikan melalui pengawasan dan penegakan hukum.
“Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas,” tegasnya.
Untuk memperkuat penanganan, Kemenhaj merevitalisasi fungsi pengendalian serta menyiapkan penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Para penyidik berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana penyelenggaraan haji dan umrah.
Dahnil menggambarkan kebutuhan ideal sebanyak tiga personel PPNS di setiap kabupaten, dengan mempertimbangkan besar kecilnya jumlah jemaah. Penguatan di daerah diharapkan mendukung penanganan persoalan yang langsung dihadapi masyarakat.
BACA JUGA: Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Perkuat Pengawasan Pengadaan Haji 2027
Bersamaan dengan itu, kementerian melakukan pendataan ulang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta lembaga bimbingan ibadah.
Menurut Dahnil, sekitar separuh dari 3.600-an PPIU tercatat tidak aktif. Ia juga menyebut sejumlah penyelenggara dan lembaga bimbingan yang melakukan penipuan telah ditutup.
Pembenahan tersebut diperlukan untuk memperjelas kondisi penyelenggara sebelum kementerian membuka perizinan baru. Status tidak aktif menjadi bagian yang ditelusuri dalam penataan data dan tidak dengan sendirinya berarti suatu perusahaan melakukan penipuan.
“Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya,” ujar Dahnil.
Ia meminta masyarakat mewaspadai pihak yang mengaku dapat mengurus perizinan dengan mengatasnamakan kementerian. Warga yang telah dimintai pembayaran untuk pengurusan tersebut diminta segera melapor kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kemenhaj.
- 1
- 2
- »
