jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Trisakti mengeluarkan surat pemberitahuan terbuka kepada masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti pada 9 November 2026.
Surat bernomor 060/YT-III/S/XI/2026 itu berisi pemberitahuan mengenai sengketa aset Trisakti yang menurut Yayasan melibatkan Prof. Dr. Ainun Naim dan kawan-kawan.
BACA JUGA: Lahirkan Lulusan Berprestasi & Inovator, Universitas Trisakti Menuju Entrepreneurial University
Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Dr. Himawan Brahmantyo, S.H., M.M., menegaskan pihaknya menyampaikan pemberitahuan ini agar masyarakat tidak keliru memahami status hukum aset Trisakti.
BACA JUGA: Institut Pariwisata Trisakti Beri Penghargaan kepada 5 Mitra Kerja Sama
"Kami menyampaikan pemberitahuan terbuka ini agar masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah," ujar Himawan dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Dalam surat tersebut, Yayasan Trisakti merujuk pada sejumlah putusan pengadilan yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap.
BACA JUGA: Employment Outcomes Tertinggi, Universitas Trisakti Terdepan di Antara PTS se-Indonesia
Pertama, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979 yang diklaim telah inkrah sejak 20 Juli 2011 di PN Jakarta Barat dan sejak 19 Maret 2015 di PN Jakarta Timur.
Menurut Himawan, putusan itu menyatakan seluruh harta milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti.
Kedua, Putusan No. 410/Pdt.G/2007 jo. No. 248/PDT/2008 jo. No. 821 K/PDT/2010 jo. No. 575 PK/PDT/2011 yang diklaim inkracht sejak 13 Juni 2012.
Menurut Himawan, putusan itu menyatakan Yayasan Trisakti sebagai Pembina, Pengelola, dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti.
Ketiga, Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT jo. No. 250/B/2023/PT.TUN.JKT jo. No. 292 K/TUN/2024 jo. No. 227 PK/TUN/2025 yang diklaim inkrah sejak 17 Desember 2025.
Menurut Himawan, putusan itu menyatakan tidak sah Keputusan Mendikbudristek RI No. 330/P/2022 tentang susunan keanggotaan Pembina Yayasan Trisakti.
Menanggapi hal tersebut, Himawan menegaskan, “Yayasan Trisakti yang sah adalah yang berdasarkan Akta No. 33/2023 Notaris H. Zainuddin, S.H., di bawah kepemimpinan Bapak Anton Lukmanto sebagai Ketua Pembina dan saya sebagai Ketua Pengurus. Itu yang memiliki dasar hukum yang kuat."
Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang disebutkan dalam surat tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
