Di hadapan jamaah dan masyarakat yang hadir, Media menyoroti sejumlah persoalan bangsa, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin lebar.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menggambarkan situasi ekonomi saat ini sebagai kondisi yang getir karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Sebaliknya, menurut dia, keuntungan ekonomi justru lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal besar, pemilik tambang, perkebunan sawit, dan kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
"5 persen pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh oligarki, pemilik tambang, hanya dinikmati oleh pemilik sawit, hanya dinikmati oleh influencer yang money laundry, hanya dinikmati oleh orang-orang yang reka perbankan Indonesia," ucapnya.
"Untuk mendapatkan KPR, pajaknya, bunganya mencekik. Kita semua harus pontang-panting membayar cicilan rumah, bahkan akhirnya tersingkir tinggal jauh dari pusat kota," ungkapnya.
Menurut Media, ketimpangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik rente, penyalahgunaan kekuasaan, serta penguasaan sumber daya alam yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat.
"Inilah yang kita pertanyakan pada mimbar rakyat hari ini. MBG ratusan triliun dipakai sementara gaji guru, nakes, luar biasa sangat berat, mereka menghadapi cobaan hidup yang luar biasa," katanya.
Di sektor ketenagakerjaan, ia menyinggung rendahnya upah pekerja, khususnya di Yogyakarta. Ia menyebut rata-rata upah di wilayah tersebut berada di kisaran Rp 3 juta. Kondisi itu, menurutnya, memperlihatkan kesenjangan yang mencolok jika dibandingkan dengan pendapatan kelompok masyarakat superkaya.
Ia juga mengkritik sejumlah pimpinan organisasi buruh yang dinilai tidak lagi konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja. Perjuangan buruh semestinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak pekerja, bukan justru menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi atau kedekatan dengan penguasa.
Lebih jauh, Media juga menanggapi anggapan bahwa menyuarakan kritik politik di lingkungan masjid sebagai bentuk politisasi agama. Ia menegaskan, menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan, korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai agama justru mengajarkan keberpihakan terhadap kebenaran dan perlindungan terhadap mereka yang tertindas. Dalam konteks ini, ia menyinggung berbagai persoalan, mulai dari kerusakan hutan, dugaan penyalahgunaan anggaran publik, rangkap jabatan, hingga keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Siapa yang melanggar ajaran agama? Mereka yang merusak ekosistem, mengambil uang yang seharusnya untuk rakyat, dan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri," ujarnya.
Media menegaskan, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk permusuhan terhadap kelompok tertentu, melainkan upaya menyuarakan keadilan. Ia meminta pemerintah tidak antikritik dan menjadikan berbagai persoalan bangsa sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola negara.
"Kalau kalian tersindir, berubahlah. Bertobatlah. Kalau kalian tidak tahu cara mengelola negara, datang ke kampus. Let me teach you. Saya akan ajarkan kalian bagaimana mengelola negara," ungkapnya.
