Pantau - Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 senilai Rp12,9 triliun dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, dan mendukung perekonomian masyarakat sepanjang 2027.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri dan jajaran pimpinan DPRD menghadiri rapat paripurna pengesahan anggaran tersebut.
Dalam dokumen APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,12 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,66 triliun.
Struktur anggaran tersebut mencakup pendapatan asli daerah, transfer pemerintah, belanja operasional, belanja modal, serta pembiayaan daerah.
Pendapatan Surabaya Ditargetkan Rp11,12 Triliun, PAD Jadi Sumber UtamaPemerintah Kota Surabaya memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp11,12 triliun.
Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp8,44 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp2,68 triliun.
Dengan komposisi tersebut, sekitar 76 persen pendapatan daerah Surabaya berasal dari PAD.
Besarnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa penerimaan yang dihimpun daerah menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pemerintah kota.
Dalam artikel analisis yang ditulis Abdul Hakim, peningkatan PAD dinilai perlu diarahkan melalui perluasan kegiatan ekonomi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan pajak, dan digitalisasi pelayanan.
Pendekatan tersebut dikemukakan sebagai alternatif untuk memperkuat penerimaan daerah tanpa hanya mengandalkan penambahan pungutan.
Belanja Daerah Rp12,66 Triliun, Operasional Mendominasi AnggaranDari total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp12,66 triliun, pemerintah kota mengalokasikan sekitar Rp9,85 triliun untuk belanja operasi.
Belanja modal direncanakan mencapai Rp2,76 triliun, sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp47,68 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa hampir 78 persen belanja daerah merupakan belanja operasi.
Belanja operasi mencakup berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pelayanan masyarakat.
Sementara itu, belanja modal berkaitan dengan pembentukan atau pengadaan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam analisis anggaran tersebut, besarnya porsi belanja operasi disebut perlu disertai keterbukaan mengenai alokasi belanja pegawai, operasional, hibah, dan bantuan sosial.
Pengukuran kinerja belanja juga ditekankan agar tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi memperhatikan hasil pelayanan yang diterima masyarakat.
Pemkot Surabaya Rencanakan Pinjaman Daerah Rp1,3 TriliunSelain pendapatan dan belanja, APBD Surabaya 2027 memuat rencana penerimaan pembiayaan sekitar Rp1,7 triliun.
Penerimaan pembiayaan tersebut mencakup sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar.
Komponen lainnya berupa rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp253 miliar.
Setelah memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran tersebut, pembiayaan neto diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun.
Dokumen anggaran juga menetapkan target SiLPA tahun berkenaan sebesar nol.
Rencana pinjaman daerah menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kewajiban pembayaran pada periode mendatang.
Artikel analisis tersebut menekankan pentingnya kejelasan mengenai peruntukan pinjaman, sumber pendanaan, tingkat bunga, jangka waktu, serta kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pengembalian.
Selain itu, kesiapan proyek dan manfaat pembangunan menjadi aspek yang dinilai penting dalam penggunaan dana pinjaman.
APBD 2027 Diarahkan untuk Pelayanan Dasar dan Pembangunan KotaPengesahan APBD Surabaya 2027 berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.
Momentum tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian dalam analisis APBD mencakup perbaikan infrastruktur, pelayanan pendidikan, layanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kegiatan ekonomi.
Pengelolaan anggaran juga dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang aman, lingkungan yang tidak mudah tergenang, serta akses pelayanan dasar yang lebih baik.
Dengan belanja daerah mencapai Rp12,66 triliun, pelaksanaan program pemerintah kota akan menjadi bagian penting dalam menentukan capaian pembangunan sepanjang 2027.
Rincian prioritas program pada bagian lanjutan artikel sumber belum tercantum dalam materi yang tersedia.
Pengesahan APBD tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan kebijakan fiskal Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2027, sementara realisasi dan hasil pembangunan akan bergantung pada pelaksanaan program serta pengawasan penggunaan anggaran.
