Pantau - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menyepakati pembentukan Dewan Pengawas beranggotakan lima orang untuk mengawasi pengelolaan aset hasil kejahatan yang nilainya dapat mencapai triliunan rupiah.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Panja Komisi III DPR RI bersama unsur pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, mengatakan pembentukan lembaga pengawas diperlukan karena besarnya nilai aset yang akan dikelola melalui mekanisme perampasan.
"Aset yang dikelola itu cukup besar, bisa miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun. Nah ini siapa yang mengawasi?" kata Rikwanto.
DPR Nilai Pengawasan Aset Triliunan Rupiah Harus DiperkuatRikwanto menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengawasan aset menjadi salah satu perdebatan terpanjang dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, nilai harta hasil tindak pidana ekonomi yang dapat mencapai miliaran hingga triliunan rupiah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan aset yang telah disita atau dirampas tetap terjaga selama berada dalam pengelolaan negara.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai pengawas harus memiliki kewenangan dan kekuatan hukum yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
"Karena asetnya sangat besar, yang mengawasinya juga harus besar. Artinya punya kekuatan yang cukup agar asetnya tidak hilang, rusak, atau susut nilainya," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Rikwanto juga menekankan pentingnya keberadaan pengawas independen agar pengelolaan aset dapat dipantau secara efektif.
Dewan Pengawas Beranggotakan Lima Orang dengan Masa Jabatan Lima TahunKesepakatan pembentukan Dewan Pengawas tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 340 dan 341 yang berkaitan dengan Pasal 56 RUU Perampasan Aset.
Ketentuan tersebut disepakati dalam rapat Panja pada Senin (9/11/2026) pukul 14.46 WIB.
Dewan Pengawas direncanakan beranggotakan lima orang dengan masa jabatan selama lima tahun.
Pelaksanaan tugas pengawasan akan menggunakan prinsip kolektif-kolegial, yakni pengambilan keputusan secara bersama oleh anggota dewan.
Melalui pengaturan tersebut, DPR dan pemerintah berupaya membentuk mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana.
Mekanisme Pemilihan Pengawas Akan Diatur Melalui PPRikwanto mengatakan mekanisme seleksi anggota Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Pengaturan tersebut diperlukan untuk menetapkan tata cara pemilihan anggota sekaligus menjaga proses seleksi dari intervensi politik.
Dalam rapat, DPR dan pemerintah juga membahas bentuk kelembagaan yang dinilai paling sesuai untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Pembahasan itu mempertimbangkan perlunya pembagian kewenangan yang jelas agar tugas Dewan Pengawas tidak tumpang tindih dengan lembaga eksekutif.
Kesepakatan mengenai Dewan Pengawas menjadi salah satu hasil pembahasan Panja dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Ketentuan tersebut masih menjadi bagian dari rancangan undang-undang yang harus melalui tahapan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diberlakukan.
