Fahd Arafiq Diperiksa Dewas soal Dugaan Pegawai KPK Bocorkan Kasus BPN

Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran informasi perkara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan digelar pada Selasa (10/11) kemarin.

Dalam pemeriksaan itu, Fahd bicara soal sosok pegawai KPK yang diduga terlibat dalam skandal itu. Namun, dia tidak bicara pasti siapa sosoknya.

Fahd mengaku baru menyebut dua nama, tapi langsung ada tekanan yang mengarah kepadanya. Salah satunya yakni izin berobatnya dicabut.

"Ini baru dua penyidik aja, baru dua penyidik aja yang saya sebut, berobat saya dihentikan langsung. Kalau dulu kan 'Berani Jujur Hebat' KPK, sekarang 'Berani Jujur Hancur!'," kata Fahd kepada wartawan.

Fahd mengaku ada orang yang masuk ke ruang pemeriksaan saat ia diperiksa kesehatan. Orang itu disebut meminta Fahd menyetop kesaksian.

"Mereka kesal, takut kebongkar aibnya kali," kata dia.

Belum diketahui siapa saja pihak pegawai KPK yang terlibat dalam kasus ini.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, ada tiga orang yang terlibat yakni TS, MS, dan AS. TS disebut merupakan petinggi di Direktorat Penyelidikan KPK.

Di sisi lain, juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11), menjelaskan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Inspektorat saat ini masih melakukan pemeriksaan terkait kode etik dan perilaku, serta disiplin pegawai.

"Semuanya masih proses pemeriksaan di internal. Baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai," ujar Budi.

Ia meminta publik menunggu perkembangan perkara ini karena proses pemeriksaan masih berjalan.

"Ini paralel sedang berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, wartawan menanyakan terkait dengan kasus yang menjerat Fadh. Dia mengaku sempat dimintai uang oleh Arif Sugiyanto, orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang juga merupakan salah satu tersangka di kasus ini.

"Betul," kata Fahd soal dimintai uang.

"Kalau itu saya jelaskan. Jadi gini ceritanya, ya. Arif itu mintanya Rp 100 miliar," kata dia.

Fahd mengaku uang itu diminta beberapa kali. Namun sempat ia tolak. Hingga akhirnya Arif bawa nama petinggi, yang ia tidak sebutkan namanya.

"Dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya. Salah satu petinggi yang disebuti sama dia, akhirnya saya meminjamkan uang tersebut," kata Fahd.

"Itu benar-benar saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," sambungnya.

Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh mengenai uang tersebut.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang, berikut uang tunai sekitar Rp 106,3 miliar sebagai barang bukti.

Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).

Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.

Sebagai tindak lanjut, KPK menggeledah sejumlah lokasi, antara lain kantor PT Summarecon Agung, tiga ruang kerja direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan BPN Mojokerto.

Selain itu, pada Kamis (15/10), KPK menyita uang tunai Rp 800 juta yang diserahkan penasihat hukum Hercules. Uang itu diduga diterima HRM dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan milik perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor. Hingga kini, penyidik masih menelusuri aliran dana dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain.