JAKARTA, KOMPAS – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P di DPR sepakat mengusulkan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hak ini tetap diajukan meski sebelumnya sudah ada niat dari Gibran untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.
Keputusan itu diambil setelah Fraksi PDI-P menggelar rapat internal di ruang rapat Fraksi PDI-P di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu dihadiri 102 dari total 110 anggota fraksi.
“Pertama, ini pleno fraksi, semua (dari) 110 anggota, hadir 102 (orang), 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR Utut Adianto seusai rapat.
Hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional tertinggi yang dimiliki DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum berat atau ketidaklayakan posisi jabatan. Pelanggaran hukum mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun pembuktian bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Usulan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 itu, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) seputar ijazah SMA Gibran.
Pada 6 Oktober lalu, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Berselang tiga pekan, persisnya pada 30 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, khususnya sebagai syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan oleh majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius.
Utut menegaskan, seluruh anggota fraksi sudah bersepakat menandatangani usulan hak menyatakan pendapat tersebut. Apalagi, keputusan bulat fraksi ini disebut sebagai bentuk penerapan tradisi demokrasi terpimpin dari PDI-P.
“Anggota kita 110 (anggota), nanti kalau diperlukan 110 orang. Yang jelas, sepakat, karena kita ini kan memang demokrasi terpimpin. Jadi, satu iya, semua iya,” katanya.
Setelah di internal sepakat, Fraksi PDI-P akan segera meneruskan usulan itu kepada pimpinan DPR, sekaligus mendesakkan agar Badan Musyawarah DPR segera rapat membahasnya. Selanjutnya setelah itu, tinggal menunggu keputusan politik dari pimpinan DPR.
“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus (rapat Badan Musyawarah) segera. Kita lihat kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” ujar Utut.
Fraksi PDI-P juga tidak mempermasalahkan Gibran yang berencana akan melawan balik dengan menunjukkan semua ijazah sekolah miliknya melalui jalur PTUN serta menempuh mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan MA.
”Ya sudah kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. Oke, semuanya ya. Itu ya, poinnya itu ya. PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju,” kata Utut.
Menurut rencana, siang ini juga, perwakilan anggota dari sejumlah fraksi di DPR akan menyampaikan laporan terkait usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Wapres Gibran kepada pimpinan DPR. Setelah itu, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR dapat mengagendakan pembahasan usulan tersebut dalam rapat paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.
Untuk diketahui, proses di internal parlemen dimulai dengan pengajuan usulan hak secara tertulis oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. Usulan tersebut kemudian dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR untuk dinilai. Agar usulan hak dapat sah disetujui menjadi keputusan resmi lembaga, rapat paripurna wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari total jumlah anggota DPR, dan keputusan harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Setelah secara resmi menetapkan pendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat, DPR melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut secara obyektif dari sisi hukum paling lama dalam jangka waktu 90 hari setelah permohonan diterima. Apabila dalam sidangnya MK memutuskan bahwa tuduhan DPR tidak terbukti, maka proses pemakzulan gugur demi hukum.
Sebaliknya, jika MK mengeluarkan putusan yang membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan menggelar rapat paripurna lagi untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak usulan diterima. Sidang paripurna MPR ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota, dan keputusan akhir mengenai pemakzulan diambil melalui persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto enggan berkomentar banyak karena "bola" saat ini belum sampai MPR. MPR, katanya, adalah kamar terakhir.
"Itu kamarnya di ujung. Jadi enggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu," ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui komunikasi selalu ada antara DPR dan MPR. Saat ini, lanjutnya, MPR juga tengah memproses pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri.
"Nanti disahkan Senin tanggal 16 November penggantinya. Kan itu kan juga rapat DPR kita, kan begitu loh," ucapnya.
Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menegaskan, proses hak menyatakan pendapat terkait kasus Wapres Gibran tetap berjalan sebelum ada pengunduran diri secara resmi.
Menurutnya, wacana maupun pernyataan niat untuk mundur tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses konstitusional yang sedang ditempuh DPR. Sebab, pengunduran diri merupakan keputusan pribadi, sedangkan hak menyatakan pendapat merupakan urusan kelembagaan negara yang harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Ia berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik maupun pribadi. Menurutnya, dalam situasi politik yang serius, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan dan keberanian mengambil keputusan demi menjaga kehormatan jabatan serta stabilitas pemerintahan.
Indrajaya mencontohkan tradisi kenegarawanan di sejumlah negara. Presiden Jerman Christian Wulff, misalnya, memilih mengundurkan diri di tengah polemik yang menyangkut kredibilitasnya. Di Jepang, sejumlah perdana menteri juga mengundurkan diri ketika kehilangan kepercayaan publik. Sementara di Amerika Serikat, Richard Nixon memilih mundur sebelum menghadapi pemakzulan.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Indrajaya menilai polemik mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden harus segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan konstitusional. Persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan ketatanegaraan.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP (hak menyatakan pendapat) harus berjalan sesuai konstitusi. Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” ujarnya.
