Respons Menohok Rocky Gerung soal Polemik Gibran: Semua Jalur sudah Menyimpulkan

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Pengamat Politik sekaligus anggota Pertimbangan Presiden (Watimpres) Rocky Gerung merespon polemik ijazah Wapres Gibran dengan komentar menohok. Seperti diketahui, polemik ijazah Gibran hingga pemakzulan Wapres sedang diperbincangkan elite politik.

Oleh karena itu, Rocky Gerung meminta seluruh pihak untuk menghormati dan mematuhi koridor hukum yang berlaku terkait polemik posisi maupun upaya hukum lanjutan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga :
18 Anggota DPR Fraksi Demokrat Teken HMP untuk Gibran, Usulan Pemakzulan Makin Menguat
Isu Pemakzulan Gibran Bikin Investor Cemas, Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Terancam Meleset

Bahkan Rocky Gerung menyebutkan, apabila putusan hukum telah berkekuatan tetap maka tidak ada lagi langkah lain selain mengikuti hasil putusan tersebut.

Selain itu, ia sampaikan, bahwa seluruh saluran hukum formal yang tersedia di Indonesia telah menguji dan menyimpulkan kedudukan perkara tersebut.

Hal ini disampaikan Rocky saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dinamika hukum serta wacana gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada Rabu (11/11/2026).

"Ya kalau sudah finish, ngapain? Kamu sendiri sudah menyimpulkan kan? Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan. Mengikuti saja kan, apa yang mau dilakukan lagi. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan," beber Rocky Gerung di Monumen Perjuangan, Bandung, Rabu (11/11/2026).

Kemudian saat ditanya awak media soal apakah ada imbauan atau wanti-wanti khusus dari lingkungan Wantimpres, Rocky Gerung menyatakan bahwa pihak-pihak terkait telah memahami dinamika ketatanegaraan yang terjadi sehingga publik cukup menyimak jalannya aturan main yang sah.

Lanjut Rocky Gerung mengingatkan agar tidak ada manuver politik maupun rekomendasi kepada Presiden yang melenceng dari konstitusi.

Bahkan ia menekankan bahwa rambu-rambu yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan batas tertinggi yang wajib ditaati.

"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," pungkasnya.

Baca Juga :
14 Anggota DPR Fraksi PDIP Usulkan Pemakzulan Gibran: Jabatan Wapres Wajib Sesuai Konstitusi!
Jalan Pemakzulan Gibran, 69 Anggota NasDem Bulat Teken Hak Menyatakan Pendapat: Tak Ada Alternatif Lain
11 Anggota DPR Fraksi Golkar Teken Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya!

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Klarifikasi RANS Soal Jasa Influencer Senilai Rp14,69 Miliar yang Libatkan 2 Kementerian
• 7 jam laludisway.id
thumb
Prabowo Akan Bangun Sekolah Unggulan di Nagan Raya, Target Rampung 18 Bulan
• 4 jam lalumetrotvnews.com
thumb
PTPP Garap Proyek Oncology Center RSUP Adam Malik Senilai Rp334 Miliar
• 2 jam laluidxchannel.com
thumb
Pangan dalam Pusaran Konflik Global
• 9 jam lalukatadata.co.id
thumb
Bakom Luruskan Isu Prabowo Minta Gibran Fight di PTUN
• 6 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.