Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut MPR menjadi tahapan terakhir dalam proses politik terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bambang, proses tersebut masih berada di DPR sehingga belum ada hal yang perlu ditanggapi oleh MPR. Dia menyebut bola pembahasan belum sampai ke lembaga yang dipimpinnya.
"'Pak Pacul sebagai pimpinan MPR bagaimana?' Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir. Itu kamarnya di ujung, jadi enggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Bambang menegaskan, keputusan Fraksi PDI Perjuangan untuk menempuh jalur konstitusi melalui HMP merupakan keputusan organisasi yang telah disepakati bersama.
"Kan rapat pleno sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi. Iya toh? Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear," tegasnya.
Dia menjelaskan, MPR merupakan tahapan paling akhir setelah seluruh proses konstitusional di DPR selesai dijalankan. Karena itu, menurutnya, belum ada surat yang disampaikan DPR kepada MPR terkait usulan tersebut.
"MPR itu sudah dibilang itu di paling ujung. Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai," kata Bambang.
Saat ditanya mengenai komunikasi antara DPR dan MPR, Bambang mengatakan komunikasi antarlembaga tetap berjalan. Namun, komunikasi tersebut tidak secara khusus membahas tindak lanjut usulan HMP.
Dia kemudian menyinggung rapat pimpinan yang membahas pengunduran diri Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Pengunduran diri tersebut dijadwalkan disahkan pada Senin (16/11).
Bambang mengatakan, MPR masih menunggu nama pengganti Hidayat Nur Wahid.
Saat ditanya mengenai langkah Gibran yang berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bambang memilih tidak memberikan penilaian.
Menurutnya, pernyataan mengenai persoalan tersebut berpotensi menjadi pendapat subjektif dan spekulatif.
"Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya," ujarnya.
Dia menegaskan, sebagai pimpinan MPR, dirinya harus menyampaikan pandangan berdasarkan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.
"Tanpa saya bermaksud menyombong, pimpinan MPR dilarang kayak begitu. Dia harus bicara atas dasar konstitusi tata ruang undang-undang," tuturnya.
