JAKARTA, KOMPAS.TV - Analis politik sekaligus peneliti media, Rico Marbun, menilai proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan terjadi dalam waktu dekat. Rico menyebut pemakzulan akan terjadi karena perwakilan seluruh fraksi di DPR menyepakati pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) pada Rabu (11/11/2026).
Pengamat itu pun mengatakan Gibran saat ini tidak memiliki pilihan selain dimakzulkan. Sebab, partai koalisi pengusung pemerintah, termasuk Gerindra, telah menyatakan setuju dengan HMP.
Rico menilai lolosnya HMP soal Gibran tersebut dikarenakan wakil presiden tidak memiliki partai pendukung yang berkedudukan di parlemen.
"Sepertinya langkah ini menurut saya mengarah ke dua hal, apakah ada pemakzulan yang sifatnya kilat atau pemakzulan yang agak lama," kata Rico Marbun dalam siaran KompasTV, Rabu (11/11).
Rico juga menyoroti cepatnya proses pengajuan HMP di DPR. Menurutnya, sebelum HMP diusulkan pada Rabu (11/11), partai parlemen yang terkesan mendukung penggunaan hak tersebut baru PKS.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sebut Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Wapres
Akan tetapi, pengajuan HMP kemudian ditandatangani anggota dewan dari seluruh fraksi. Sebanyak 11 anggota DPR di antaranya dari Partai Gerindra.
"Sekarang kita lihat suatu fakta realpolitik juga, yang itu terlihat bahwa di medan ini (parlemen) sepertinya Pak Wapres agak kedodoran," kata Rico Marbun.
"Hampir seuruh partai politik itu mengusulkan, walaupun itu hak anggota, tetapi kita tahu tidak mungkin rasanya anggota bergerak kalau tidak berdiskusi dengan ketua partai politiknya."
Sebelum anggota DPR mengajukan HMP, Rico menyebut Gibran sempat melakukan perlawanan politik dengan pernyataannya usai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11/2026) sore.
Waktu itu, Gibran menanggapi kabar dirinya berniat mundur dari jabatan wapres. Kabar itu sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Praseto Hadi.
Alih-alih mundur, Gibran justru menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyarankannya untuk tetap berjuang membuktikan keabsahan ijazah.
"Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.
Rico Marbun menilai pernyataan itu menunjukkan Gibran mengambil posisi agresif dalam "pertempuran politik" yang dialaminya.
"Pak Wapres itu mengambil posisi aktif agresif, jadi pesannya itu adalah medan pertempuran politik yang adinya beliau terlihat terpojok, itu ingin dibalik lagi," kata Rico.
"Ini kan ada tiga medan politiknya, satu medan hukum, yang kedua medan opini publik, dan yang ketiga medan politik."
Baca Juga: 11 Anggota DPR Fraksi Gerindra Ikut Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Ini Alasannya
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- pemakzulan gibran
- gibran rakabuming raka
- hak menyatakan pendapat
- dpr ajukan hmp
- gibran dimakulkan
- ijazah gibran
