Grid.ID - Media sosial dihebohkan oleh keluhan publik figur terkait transparansi anggaran pemerintah. Kali ini, selebgram sekaligus aktivis, Nabila Ishma Nurhabibah, ikut buka suara melalui akun Threads pribadinya.
Nabila menyoroti fenomena jomplangnya perlakuan dan honor dari pihak kementerian antara akademisi atau narasumber ahli dengan influencer. Ia mengaku kerap diundang oleh kementerian sebagai narasumber sesuai dengan kapasitas dan latar belakang pendidikannya. Namun, apresiasi yang didapat sering kali jauh dari kata layak dengan dalih "ketiadaan anggaran".
"Bukan masalah dia emang influencer top tier jadi harganya wajar segitu ya. Aku diundang jd pembicara sm kementerian sesuai expertise dan latar belakang pendidikan, bikin PPT hasil research berhari-hari, diminta ikut promosiin acara gratis, dibayarnya cuma bisa sesuai SBM kadang cuma transport doang karena gaada anggaran," tulis Nabila dalam unggahannya yang Grid.ID kutip, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Nabila juga merasa geram ketika menyadari ke mana larinya anggaran negara yang kerap diklaim menipis untuk narasumber edukatif.
"Pantes gaada, anggarannya habis buat bayar dia. Sedangkan kita yg bener-bener berdedikasi dan kasih dampak cuma dibayar seadanya," imbuhnya.
Tak hanya menyoroti ketimpangan honor, Nabila juga dibuat heran dengan skema pembayaran sang influencer yang dihitung per detik. Menurutnya, hal tersebut tidak wajar, terlebih jika melibatkan figur yang kini memangku jabatan publik.
"Ditambah ratecardnya tuh perdetik, which gawajar banget. Belum pernah liat ada ratecard perdetik. Apalagi yg nerimanya pejabat negara, jujur janggal?? Apakah ini korupsi berkedok promosi?" imbuh Nabila.
Di akhir unggahannya, Nabila mempertanyakan urgensi pemerintah mengejar angka engagement media sosial dengan menggelontorkan dana miliaran rupiah dari uang rakyat. Menurutnya, esensi pemerintah adalah menghadirkan kebijakan nyata, bukan sibuk mencari sorotan.
"Lagian kementerian sebutuh apasih engagement besar sampai harus hire influencer buat promosi dengan budget sebesar itu. Tugas pemerintah kan bikin kebijakan dan program untuk masyarakat yg baik, gaperlu harus dapet exposure besar karena udah tugasnyaa. Pusinggggg," tutupnya.
Adapun sorotan ini bergulir usai temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga Rp14,69 miliar (2024–2026) untuk jasa promosi anak usaha RANS Entertainment. Kontrak fantastis ini memicu polemik dugaan konflik kepentingan di publik, mengingat posisi Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di tengah seruan efisiensi anggaran negara.(*)
Artikel Asli
