JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik dari lembaga survei Median, Rico Marbun, menilai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar terjadi usai 120 anggota DPR menandatangani pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP).
Rico menyoroti proses kilat pengajuan HMP pada hari kedua Masa Persidangan II Tahun 2026-2027, Rabu (11/11/2026). Padahal, sebelum pembukaan masa sidang, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilai getol memperjuangkan HMP.
Dia membandingkan proses HMP pemakzulan Gibran dengan skandal Bank Century dan pemakzulan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Rico mengatakan wacana HMP untuk pemakzulan Gus Dur dan skandal Bank Century berlangsung alot karena terjadi dinamika politik di internal DPR.
Sedangkan proses HMP pemakzulan Gibran berlangsung kilat karena anak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut dinilai tidak memiliki dukungan politik di parlemen.
Baca Juga: DPR Sepakat HMP, Pengamat Sebut Pemakzulan Gibran Bakal Terjadi: Tinggal Prosesnya Kilat atau Lama
"Itu prosesnya lama karena memang substansinya itu dibahas dulu, jadi saksi-saksi dipanggil, diperiksa perkaranya, macam-macam lah bahkan prosesnya itu memakan waktu 11 bulan sampai satu tahun," kata Rico dalam Breaking News KompasTV, Rabu.
"Sepertinya pemeriksaan itu ingin dilewati oleh teman-teman di DPR RI ini karena pemeriksaan itu dianggap sudah dilakukan MA dan MK."
Meskipun demikian, Rico mengingatkan DPR agar tidak terburu-buru dalam memproses pemakzulan Gibran. Parlemen diharapkan menghindari potensi gejolak sosial seperti yang terjadi saat pemakzulan Gus Dur.
Selain itu, Rico menilai pemakzulan Gibran menjadi preseden buruk dalam bernegara. Alasannya, usai pemakzulan Gus Dur, DPR menyepakati amendemen konstitusi yang membuat proses pelengseran presiden/wakil presiden tidak mudah.
Apabila pemakzulan Gibran diproses secara kilat, dia menekankan bukan tidak mungkin hal serupa dapat terjadi di kemudian hari.
"Kita punya pelajaran dulu pascapemakulan Gus Dur pada 2001 dulu, pada saat itu semua kekuatan politik sepakat sehingga harus mengamendemen Undang-Undang Dasar, bahwa jangan terlalu mudah menggeser atau melengserkan presiden atau wakil presiden," kata Rico.
"Karena ada dua problemnya, apakah gejolak sosial di masyarakat itu akan adem-adem saja atau tambah panas. Yang kedua, ini bisa jadi preseden yang tidak begitu baik, karena dengan tafsir masing-masing, kemudian proses mengganti orang nomor dua di republik bisa terjadi dengan kilat, itu menurut saya agak berbahaya."
Baca Juga: NasDem dan PKB Dorong HMP Wapres Gibran Segera Tuntas: Energi Kita Mubazir, Banyak Dikuras
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- hmp gibran
- gibran
- gibran rakabuming raka
- HMP
- hak menyatakan pendapat
- pemakzulan gibran
