Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Indonesia masih terus mengupayakan keanggotaan penuh dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) atau perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia telah menyerahkan jawaban kuesioner CPTPP sebagai calon anggota pada tanggal 12 Mei 2025.
Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu, Santo Darmosumarto, dialog dan negosiasi dengan negara-negara anggota terus dilakukan untuk mendorong proses bergabungnya Indonesia dalam perjanjian perdagangan tersebut.
“Secara umum posisi kita adalah terus mengharapkan mungkin Indonesia bisa bergabung dalam CPTPP,” kata Santo dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Santo menyebut, pihaknya masih mengupayakan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara anggota CPTPP di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 yang akan dilaksanakan di Shenzhen, China, pada 18-19 November 2026.
“(Pertemuan) sedang diupayakan, direncanakan, tetapi masalahnya adalah waktu. Nah ini yang perlu dijadikan, tapi tentunya akan diupayakan,” ucap Santo.
Santo menambahkan, sejauh ini belum ada agenda pembahasan khusus mengenai CPTPP dalam rangkaian KTT APEC 2026. Meski demikian, ia tetap berharap Indonesia dapat bergabung dengan CPTPP dan terus menjalin komunikasi dengan negara-negara pihak untuk memajukan proses tersebut.
Dalam KTT APEC 2026, Indonesia akan mendorong sejumlah agenda, mulai dari penguatan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pusatnya, reformasi WTO yang lebih inklusif, hingga peningkatan konektivitas kawasan melalui infrastruktur, rantai pasok, dan hubungan antarmasyarakat.
Selain itu, Indonesia akan memperjuangkan perdagangan dan investasi yang lebih inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.
