jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta menegaskan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat hanya bermodal pertarungan politik.
Sudirta yang menjadi salah satu dari 14 anggota Fraksi PDIP yang menandatangani usulan HMP itu mengatakan proses pemakzulan harus ditempuh melalui jalur konstitusi yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
BACA JUGA: Hanya Satu Anak Buah Zulhas di Senayan Usulkan HMP Pemakzulan Gibran
"DPR tidak cukup hanya mengumpulkan dukungan politik. Dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar opini publik atau tekanan massa," ujar I Wayan Suidrta dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Polemik yang menjadi dasar usulan HMP itu berkaitan dengan ijazah SMA Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) soal penyetaraan pendidikan.
BACA JUGA: Ini Nama Anggota DPR yang Teken HMP Pemakzulan Gibran, Gerindra Ikutan, Bravo!
Pada Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR menerima usulan HMP dari 120 anggota DPR dari 8 fraksi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani masing-masing anggota.
Rincian pengusul berasal dari PDIP 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
BACA JUGA: PKB: Pengusul HMP Skandal Ijazah Gibran Terus Bergerak
I Wayan Sudirta tercatat sebagai salah satu dari 14 anggota Fraksi PDIP yang mengusulkan HMP tersebut.
Secara konstitusi, pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya karena tekanan publik atau perbedaan pandangan politik. Ada tahapan yang harus dilalui.
Tahapan itu, yakni DPR mengajukan HMP dan harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota DPR dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir.
Selanjutnya, pendapat DPR disampaikan ke MK. MK memiliki waktu 90 hari untuk memeriksa dan memutus apakah Presiden atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
Jika MK menyatakan terbukti, DPR mengajukan usul pemberhentian ke MPR. MPR kemudian memutuskan dalam 30 hari, dalam sidang yang dihadiri minimal 3/4 anggota MPR dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir.
Di sisi lain, dinamika semakin berkembang setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika putusan MK dan MA terkait keabsahan ijazah Gibran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengunduran diri resmi dari Gibran. Proses HMP di DPR masih dalam tahap pengusulan dan belum menjadi keputusan pemakzulan.
PDIP menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara termasuk pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
