JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, memberikan tanggapan terkait langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Rocky menyarankan Gibran agar mengikuti putusan lembaga peradilan yang telah menangani persoalan tersebut. Menurutnya, proses hukum yang sudah menghasilkan putusan seharusnya dihormati dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Rocky saat menghadiri acara peresmian Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Rabu, 11 November 2026.
Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan saran yang melampaui ketentuan hukum maupun keputusan lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Tidak ada tanggapan Wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja," ucap Rocky.
BACA JUGA:Riset Nekaboga Solutions: Rempah Indonesia Punya Peluang Besar Tembus Pasar Global
Rocky menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran telah melalui sejumlah jalur hukum. Karena itu, ia mempertanyakan langkah lanjutan yang akan ditempuh apabila lembaga peradilan telah mengeluarkan keputusan.
"Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Oke. Udah, cukup ya?" kata dia.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan saran di luar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.
"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," kata Rocky.
Pernyataan tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan rencana untuk tetap memperjuangkan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazahnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
BACA JUGA:Target Rampung 18 Bulan, Presiden Prabowo Siapkan Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional Berasrama di Aceh
Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden tersebut.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal. MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu diputus pada 30 Oktober 2026 dan menjadi salah satu perkembangan penting dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, perkara tersebut juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam proses hukum. Namun, putusan MK dan MA memiliki objek serta konteks pemeriksaan masing-masing sehingga perlu dibedakan ketika membahas status dokumen pendidikan tersebut.
- 1
- 2
- »
