Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membahas penguatan kerja sama bilateral dengan Pemerintah Republik Kongo dalam perdagangan produk kayu lestari, pengelolaan gambut, konservasi mangrove, serta pengembangan investasi hijau di sektor kehutanan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Kehutanan Indonesia Rohmat Marzuki dan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa (10/11).
Melalui keterangan di Jakarta pada Rabu, Rohmat menegaskan pentingnya kerja sama kedua negara dalam menjaga kelestarian hutan tropis sekaligus membuka peluang ekonomi melalui pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
"Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," kata Rohmat Marzuki.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengakuan pasar internasional terhadap produk kehutanan berkelanjutan sekaligus memperkuat transparansi dan ketertelusuran rantai pasok perdagangan kayu.
Indonesia dan Kongo Dorong Pengakuan Global terhadap Produk Kayu LestariSalah satu agenda utama pertemuan bilateral tersebut adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC), yakni koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023.
Koalisi tersebut terdiri atas enam negara, yaitu Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
BMRC dibentuk untuk memperjuangkan pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan negara-negara produsen kayu tropis.
Melalui kerja sama tersebut, negara anggota berupaya memperkuat posisi bersama dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional, khususnya hambatan non-tarif yang dapat membatasi akses produk kayu lestari ke pasar global.
"Suara bersama di dalam koalisi akan mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan non-tarif, sehingga produk hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara," ucap Rohmat.
Indonesia dan Republik Kongo juga membahas pengembangan sistem ketertelusuran produk kehutanan untuk memastikan asal-usul bahan baku kayu dapat diketahui hingga produk memasuki pasar.
Dalam pembahasan tersebut, Indonesia menawarkan pengalaman penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai rujukan teknis untuk memperkuat tata kelola perdagangan produk kayu.
SVLK merupakan sistem yang digunakan Indonesia untuk memastikan legalitas dan kelestarian produk hasil hutan melalui mekanisme verifikasi yang memungkinkan asal-usul produk ditelusuri.
Republik Kongo sebelumnya telah menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari penerapan SVLK, termasuk mekanisme penelusuran kayu yang menjadi bagian penting dalam sistem tersebut.
"Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar," katanya.
Kedua Negara Bahas Investasi Hijau dan Teknologi Pengelolaan HutanSelain perdagangan kayu, Indonesia mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan antara kementerian kehutanan kedua negara melalui pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang lebih terstruktur.
Bentuk kerja sama tersebut mencakup pertukaran data kehutanan, pengembangan metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan hutan lestari.
Kedua negara juga membahas peluang investasi hijau yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam.
Peluang investasi tersebut diarahkan pada pengembangan rantai nilai produk kehutanan berkelanjutan, restorasi ekosistem, serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia dan Republik Kongo berupaya memperkuat tata kelola sektor kehutanan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
Indonesia Ajak Kongo Percepat Pengoperasian Pusat Gambut Tropis InternasionalDalam bidang pengelolaan lahan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mempercepat pengoperasian penuh International Tropical Peatland Center (ITPC).
ITPC merupakan inisiatif kerja sama Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis yang memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon serta pengendalian perubahan iklim.
Indonesia mendorong percepatan riset bersama, penyelarasan praktik pengelolaan gambut, dan pengembangan mekanisme pembiayaan iklim yang inovatif.
Penguatan ITPC diharapkan dapat menjadikan lembaga tersebut sebagai pusat rujukan global dalam pengelolaan gambut tropis dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Selain pengelolaan gambut, Rohmat juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang dalam keterangan tersebut disebut sebagai lembaga baru di Indonesia.
Melalui lembaga tersebut, Indonesia mengusulkan pengembangan kerja sama konservasi mangrove dengan Republik Kongo melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pemulihan ekosistem lahan basah.
Kerja sama mangrove juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir agar kegiatan konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi penduduk setempat.
Ekosistem gambut dan mangrove menjadi perhatian kedua negara karena memiliki fungsi penting dalam penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim.
Indonesia Tekankan Kerja Sama Kehutanan Harus Berikan Manfaat NyataRohmat menegaskan bahwa kemitraan kehutanan antara Indonesia dan Republik Kongo harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati serta menghargai kewenangan nasional masing-masing negara.
Ia juga menekankan pentingnya hasil kerja sama yang dapat diukur agar berbagai kesepakatan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
"Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita," kata Wamenhut Rohmat.
Melalui penguatan kerja sama bilateral tersebut, Indonesia dan Republik Kongo berupaya meningkatkan daya saing produk kayu lestari di pasar internasional sekaligus memperluas peluang investasi ramah lingkungan.
Kemitraan ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekosistem hutan tropis, gambut, dan mangrove serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
