Jakarta: Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie kepada Metrotvnews.com, Rabu, 11 November 2026.
Budi Arie belum menjelaskan mengenai waktu penyerahan surat pengunduran diri tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia juga tidak mengungkapkan apakah Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan pengunduran dirinya.
Baca Juga :
Kepala Bakom Tegaskan Tak Ada Ruang Fight untuk Gibran
Isu mundurnya Gibran sudah berkembang luas. Hal ini bermula dari Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat untuk pencalonan Wakil Presiden.
Hal ini disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang teregistrasi nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini membatalkan syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.
Pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 juga sempat memicu perdebatan panjang terkait putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Youtube DPR.
Teranyar, seluruh fraksi di DPR sudah menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wapres Gibran. Lebih dari 100 anggota DPR mengusulkan hak itu.
"Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP," kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dikutip dari Youtube TV Parlemen, Rabu, 11 November 2026.
Saan memerinci usulan setiap fraksi. Yakni, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, dan Demokrat 18 anggota.
