SEMARANG, iNews.id - Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Aulia Rachman divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi pemerasan terhadap 21 kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang juga menjatuhkan denda Rp250 juta, uang pengganti Rp568 juta, serta pencabutan hak politik selama dua tahun.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati dalam sidang pembacaan vonis. Hakim menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lain.
Selain pidana penjara, Syamsul diwajibkan membayar denda Rp250 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
"Menjatuhakn pidana kepada terdakwa Syamsul Aulia Rachman dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp250 juta," ujar Rosana.
Majelis hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp568 juta dengan memperhitungkan uang yang telah disita. Hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama dua tahun turut dijatuhkan kepada Syamsul.
Baca Juga:Pakar: Tuntutan Maksimal Febrie Adriansyah Akan Pulihkan Kepercayaan PublikDalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal yang meringankan, yakni Syamsul belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.
Sementara itu, hal yang memberatkan adalah perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
Dalam perkara ini, Syamsul terbukti memeras 21 kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari praktik tersebut, terkumpul uang sebesar Rp568 juta. Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026.
#jateng
