Pantau - Pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas rencana pembentukan Dewan Halal Malaysia-Indonesia atau Malaysia-Indonesia Halal Council (MINDHaC) untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam pengembangan ekosistem halal sekaligus membuka jalan menuju pembentukan Dewan Halal ASEAN pada September 2027.
Pembahasan pembentukan MINDHaC berlangsung pada awal pekan ini dengan melibatkan tiga pihak utama, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam mengembangkan industri halal di tingkat bilateral, regional, hingga global.
“Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis kedua negara dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus menjadi langkah awal menuju pembentukan ASEAN Halal Council,” kata Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya yang diterima di Aceh Tamiang, Aceh, Rabu.
Indonesia dan Malaysia Perkuat Kolaborasi Industri HalalHaikal menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan industri halal melalui kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, kekuatan strategis kedua negara dapat dipadukan untuk meningkatkan daya saing industri halal sekaligus memperluas jangkauan pasar internasional.
“Indonesia dan Malaysia memiliki potensi dan kekuatan strategis yang dapat disinergikan untuk mendorong pengembangan ekosistem halal dunia,” kata Haikal.
Pembentukan MINDHaC diharapkan menjadi fondasi penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperluas kolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN serta mitra internasional di luar kawasan Asia Tenggara.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan ekosistem halal yang mencakup berbagai sektor ekonomi dan perdagangan.
Selain mempererat hubungan bilateral, MINDHaC diproyeksikan menjadi wadah koordinasi strategis dalam membangun kerja sama halal yang lebih luas di tingkat regional.
Pemerintah Targetkan Dewan Halal ASEAN Terbentuk September 2027Pemerintah Indonesia menargetkan pembentukan Dewan Halal ASEAN atau ASEAN Halal Council dapat terealisasi pada September 2027 sebagai kelanjutan dari kerja sama halal Indonesia dan Malaysia.
Untuk mencapai target tersebut, kedua negara akan terlebih dahulu membahas dan menyusun kerangka kerja yang menjadi landasan pembentukan lembaga kerja sama halal tingkat Asia Tenggara.
Haikal menegaskan bahwa pembentukan MINDHaC merupakan tahapan awal untuk mewujudkan kerja sama halal yang lebih terstruktur di kawasan ASEAN.
“Upaya ini merupakan batu loncatan menuju Dewan Halal ASEAN. Kami berharap pada September 2027, Dewan Halal ASEAN sudah terbentuk. Saat ini, kita akan membahas kerangka kerja sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ujar Haikal.
Pembentukan Dewan Halal ASEAN diharapkan dapat memperluas kolaborasi antarnegara dalam pengembangan standar, sertifikasi, dan ekosistem industri halal di kawasan.
Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Asia Tenggara dalam perkembangan industri halal global.
JAKIM Dorong Kerja Sama Halal untuk Perdagangan dan Integrasi EkonomiKetua Pengarah JAKIM, Sirajuddin Suhaimee, menilai kolaborasi Indonesia dan Malaysia memiliki peran penting dalam memperkuat industri halal sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi kedua negara.
Menurut Sirajuddin, kerja sama halal tidak seharusnya hanya berfokus pada pengakuan dan sertifikasi produk, tetapi juga mencakup aspek perdagangan serta integrasi ekonomi.
Kolaborasi tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Malaysia.
Sirajuddin juga menyoroti hubungan kerja sama kedua negara yang telah terjalin melalui penyelenggaraan Halal Summit (H20) di Jakarta pada September lalu.
Penyelenggaraan forum tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam memperkuat pengembangan ekosistem halal dan memperluas kerja sama industri halal.
Ia menilai sinergi Indonesia dan Malaysia perlu terus ditingkatkan untuk mempertahankan posisi kedua negara sebagai kekuatan utama dalam pengembangan industri halal dunia.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kerja sama tersebut diharapkan mampu menghasilkan standar dan sistem rantai pasok halal yang dapat menjadi acuan bagi negara lain.
“Sinergi kedua negara juga diharapkan dapat menjadi rujukan internasional dalam pengembangan standar dan rantai pasok halal yang mengedepankan prinsip syariah, profesionalisme, dan integritas,” kata Sirajuddin.
Melalui rencana pembentukan MINDHaC, Indonesia dan Malaysia berupaya memperkuat fondasi kerja sama industri halal sekaligus mempersiapkan pembentukan Dewan Halal ASEAN yang ditargetkan terwujud pada September 2027.
