Gerindra Ungkap Usul HMP Tertunda Pertemuan Prabowo-Gibran: Seharusnya Kemarin Selasa

Arsip. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso memimpin rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym/am)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya dibahas dalam rapat paripurna pada Selasa (10/11/2026) lalu.

Akan tetapi, DPR disebutnya menunda pembahasan setelah Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan tersebut.

Usul HMP terkait Gibran akhirnya dibahas dalam rapat di DPR pada Rabu (11/11/2026). Setelah usulan HMP ditandatangani setidaknya 120 anggota dewan, usul tersebut akan dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

"Sebetulnya kemarin mau disampaikan pada paripurna Selasa, tetapi karena memang ada perkembangan dinamika yang terjadi di lingkaran Istana, Mas Gibran ketemu dengan Pak Prabowo," kata Sugiat dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Rabu.

Baca Juga: AKSI-Formappi Desak Gibran Tidak Mundur untuk Tuntaskan HMP, Ray Rangkuti: Harus Dimundurkan

"Ada isu juga bahwa beliau akan mengundurkan diri, maka (usul HMP) pada paripurna Selasa kemarin ditunda."

Sugiat menambahkan, anggota dewan dari seluruh fraksi kompak menandatangani HMP setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah SMA Gibran.

Berdasarkan putusan tersebut, Sugiat mengakui syarat pencalonan Gibran yang juga didukung Gerindra pada Pilpres 2024 lalu, tidak sah secara hukum.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian berlanjut keputusan Mahkamah Agung yang secara tegas menjelaskan bahwa surat keterangan pendidikan Mas Gibran ketika pencalonan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang lalu itu tidak sah dan batal demi hukum," kata Sugiat.

"Putusan Mahkamah Agung ini pasti implikasinya terkait dengan legitimasi dari posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden."

Baca Juga: DPR Usulkan HMP, Gibranisti Bersikeras Gibran Tak Langgar Hukum: Beliau Tidak Menyalahi Aturan

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV