Jakarta: Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menegaskan bahwa roda pemerintahan daerah digerakkan oleh sistem kerja, mekanisme terstruktur, serta pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak bergantung pada sosok individu semata.
"Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, di Balai Kota Tangsel, Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga :
Pemkot Palangkaraya Normalisasi Drainase Cegah Banjir saat Musim Hujan
Terkait pelayanan kepada masyarakat, Asep memastikan kesinambungan tata kelola menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh terganggu oleh dinamika politik maupun pergantian pejabat.
"Keberlanjutan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah. Masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur sesuai kewenangan. Pelayanan tersebut harus disertai kualitas, kecepatan, kemudahan akses, dan kemampuan merespons persoalan warga," ucap Asep.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif. Namun, memegang tanggung jawab penuh dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang terukur.
"Secara umum, pemerintah tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab menentukan arah pembangunan. Arah pembangunan ditetapkan lewat dokumen perencanaan, diterjemahkan ke dalam program kerja, dan dievaluasi kinerjanya. Penilaian terhadap jalannya pemerintahan sebaiknya melihat bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan memberikan hasil bagi masyarakat," tegas Asep.
Pemkot Tangsel secara terbuka mengakui masih terdapat pekerjaan rumah serta tantangan pelayanan yang harus terus dibenahi di lapangan.
"Sebagai kota yang terus berkembang, Tangsel menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan dan pembangunan. Kami tidak ingin mengatakan bahwa seluruh persoalan telah selesai; pemerintah justru memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki hal-hal yang belum optimal," imbuh Asep.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat.
"Pemkot Tangsel terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan," ucap Asep.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin (tengah). Foto: Dok. Pemkot Tangsel.
Pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai tudingan "Kota Autopilot" tidak berdasar. Karena Pemkot Tangsel terbukti aktif dan sigap menjalankan fungsi regulasinya di tengah pesatnya pertumbuhan kota yang digerakkan para pengembang ternama.
"Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat dari kalangan mana pun tanpa terkecuali, sehingga kesetaraan benar-benar terwujud," ujar Yanuar dikutip melalui keterangan tertulis.
Yanuar mengapresiasi langkah strategis Pemkot Tangsel yang bertindak sebagai "perekat sosial" (social glue) dalam menjembatani kesenjangan antara kawasan klaster privat (gated communities) dan perkampungan tradisional.
"Pemerintah terbukti tidak tinggal diam dan bekerja keras menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi kawasan privat dengan pemerataan hak bagi warga di perkampungan," kata Yanuar.
