JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pengaturan upah minimum yang lebih berpihak pada kebutuhan hidup layak. Namun, kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kemampuan dunia usaha berisiko menekan perekrutan, mengurangi kesempatan kerja, bahkan mengancam keberlangsungan pekerjaan buruh itu sendiri.
Demikian, antara lain, irisan pemikiran sejumlah narasumber di bidang ketenagakerjaan, Rabu (11/11/2026). Mereka adalah Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan; dosen dan peneliti Indonesia Project, Australian National University (ANU) Australia, Nurina Merdikawati; Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Syarif Arifin; dan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (Garteks) Trisnur Priyanto.
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menerapkan setidaknya tiga peraturan berbeda dalam menentukan upah minimum. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
UU No 6/2023 tentang Penetapan Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menggeser pendekatan tersebut ke formula. Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Sementara UU No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menggabungkan kedua pendekatan dalam dua UU tersebut. Aturan terbaru ini mewajibkan penggunaan nilai tertinggi yang dihasilkan dari penghitungan formula (yang masih mengacu pada UU Cipta Kerja) atau KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Rentang indeks tertentu itu ditetapkan secara eksplisit dalam UU, yakni 0,5 sampai 1. Dengan demikian, dalam UU No 27/2026, KHL bukan sekadar pertimbangan, melainkan menjadi pembanding langsung terhadap hasil formula penghitungan upah minimum.
UU No 27/2026 turut menyebutkan, BPS bersama dewan pengupahan nasional membahas rencana pelaksanaan survei KHL yang paling sedikit meliputi jenis, kualitas komponen, lokasi pelaksanaan survei, dan waktu. BPS juga berperan menyumbang bahan angka-angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dimasukkan dalam formula menghitung upah minimum.
Terkait upah minimum di sektor usaha mikro dan kecil, ketiga UU menunjukkan perbedaan lain. UU No 13/2003 tidak menyebut secara eksplisit pengecualian skala usaha. Pasal 90 Ayat (1) UU ini hanya menyebut pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
UU No 27/2026 secara eksplisit menyebutkan ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Sementara UU Cipta Kerja secara eksplisit mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Adapun UU No 27/2026 secara eksplisit menyebutkan ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah pada skala usaha ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi besaran upah kesepakatan disebut paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026), berpendapat, implementasi ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam UU No 27/2026 akan membawa konsekuensi bagi pengusaha.
Jika nilai upah minimum yang ditetapkan lebih tinggi daripada kemampuan finansial atau produktivitas tambahan pekerja, pengusaha cenderung akan menahan diri untuk tidak mempekerjakan karyawan baru.
Akibatnya, sektor pekerjaan informal berpotensi semakin membesar. Sebab, pengusaha berpotensi enggan merekrut. Mereka bisa saja berpikir, daripada terkena sanksi tidak mengikuti ketentuan, lebih baik menahan perekrutan.
Dengan aturan upah minimum yang ada selama ini saja, baru sekitar 30 persen perusahaan yang mematuhi.
Dalam kondisi penjualan atau permintaan daya beli cenderung turun serta kesulitan menaikkan harga jual produk, perusahaan akan memilih mengurangi karyawan atau beralih menggunakan mesin. Konsekuensi rasionalnya, lapangan pekerjaan formal semakin menyusut.
Sektor informal semakin marak. Pelaku usaha kecil sekalipun memilih untuk mengerjakan sendiri tanpa menambah karyawan.
Ketentuan upah minimum dalam UU No 27/2026 — yang niatnya memberikan upah minimum lebih tinggi bagi pekerja — bisa menjadi bumerang bagi pekerja. Apalagi jika disparitas nilai upah minimum yang ditetapkan dan kemampuan riil pengusaha terpaut jauh.
”Maksud dan niat baik untuk melindungi pekerja tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan melihat realitas kemampuan ekonomi (industri) di tengah tren penurunan daya beli saat ini,” katanya.
Deni menilai arah perhitungan upah minimum tetap dikontrol oleh data dari BPS. Unsur ketidakpastian yang masih tersisa justru terletak pada proses negosiasi di Dewan Pengupahan Daerah mengenai rentang indeks dan KHL yang digunakan.
”Jadi, ada kemungkinan perdebatan panjang hingga aksi unjuk rasa upah minimum yang setiap tahun terjadi bakal tetap berulang,” ucapnya.
Dosen dan peneliti Indonesia Project, Australian National University (ANU) Australia, Nurina Merdikawati, mengatakan, berbeda dengan aturan lama yang menghitung skema KHL untuk pekerja lajang, skema KHL terbaru menggunakan pendekatan konsumsi per kapita berbasis rumah tangga.
Berdasarkan perbandingan data KHL Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis 2025 dengan UMP, sebagian daerah memiliki nilai KHL yang jauh melampaui UMP yang ditetapkan pada 2026. Misalnya, UMP 2026 Jakarta senilai Rp 5,7 juta, sedangkan KHL Rp 5,9 juta.
Apabila Dewan Pengupahan Daerah memilih acuan KHL karena ternyata nilai upah minimum dari KHL lebih tinggi dari hasil penghitungan formula, kenaikan upah minimum di berbagai daerah bisa melonjak drastis.
Situasi ini memicu proses catch-up terhadap daerah yang upah minimumnya sudah tinggi, sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi kepastian perencanaan bisnis. Apalagi, pebisnis harus langsung menerapkannya pada tahun berlaku. Tidak ada opsi bertahap.
Nurina menyebut ada potensi risiko unintended consequences di balik ketentuan penetapan upah bagi usaha mikro dan kecil yang tertuang dalam UU No 27/2026. Walaupun ketentuan seperti itu bertujuan melindungi pekerja di sektor usaha mikro dan kecil agar tetap menikmati kenaikan upah, ada potensi risiko penghindaran regulasi.
Pengusaha skala menengah dan besar ada kemungkinan malah memecah skala usaha atau sengaja menjaga agar struktur bisnis tetap tergolong mikro dan kecil supaya terhindar dari kewajiban membayar upah minimum secara penuh.
Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Syarif Arifin berpandangan, ada beberapa problem dari ketentuan upah minimum dalam UU No 27/2026. Dia merasa UU ini masih mengakomodasi UU Cipta Kerja.
Upah minimum ditentukan berdasarkan KHL, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta masih menyebut indeks tertentu. Indeksnya pun sudah ditentukan 0,5 sampai 1.
Opsi memilih nilai tertinggi adalah bagian yang dibiarkan kosong yang pada akhirnya jadi ajang adu kuat pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah di dewan pengupahan. Jika serikat buruh di suatu daerah lemah dan political will pemerintah daerah rendah, penetapan menggunakan nilai yang merugikan pekerja.
”Klausul penetapan upah bagi skala usaha mikro dan kecil juga problematik di definisi. Kriteria disebut usaha mikro dan kecil itu seperti apa? Butuh pengawasan,” katanya.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (Garteks) Trisnur Priyanto berpendapat, sebenarnya untuk menjawab disparitas upah antardaerah, penetapan upah minimum seharusnya menggunakan KHL. Hal ini lebih adil.
”KHL merupakan hasil survei atas kebutuhan riil pekerja dalam satu bulan,” ucapnya.
Dinamika saat ini, menurut Trisnur, adalah penetapan upah minimum tahun 2027. Sebelum UU No 27/2026 disahkan, penetapan masih menggunakan formula, bukan menetapkan sesuai hasil perbandingan mana nilai yang lebih tinggi antara KHL dan formula. Apabila pemerintah belum menetapkan kejelasan, terdapat potensi masalah kepatuhan terhadap prosedur dan kewajiban hukum.
