Penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal semestinya membuka jalan bagi pengungkapan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Namun, sebelum substansi perkara terungkap secara terang, isu tersebut justru berkembang menjadi persoalan keamanan negara dan dugaan makar.
Pemerintah dan sejumlah elite politik mulai mengaitkan dugaan penyadapan dengan ancaman terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, kepolisian belum mengungkap secara terperinci motif, tujuan, dan konstruksi perkara yang menjerat para tersangka.
Perkembangan ini memunculkan persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana proses penegakan hukum dapat berjalan secara independen ketika perkara yang ditangani bersinggungan langsung dengan kepentingan kekuasaan?
Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto hanya menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya murni penegakan hukum. Pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang menyeret empat jenderal aktif itu pun disebut tidak ada kaitanya dengan persaingan atau apa pun, terutama di internal kepolisian.
Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Oknum itulah diduga telah melakukan penyadapan di luar prosedur kepolisian.
Selain Listyo Sigit, Badan Reserse Kriminal Polri juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, tokoh politik, pengusaha, hingga kalangan masyarakat sipil itu. Mereka adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Polri juga sudah memproses etik terhadap Ahrie Sonta. Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Ahrie Sonta digelar pada Selasa (10/11/2026). Setelah menjalani persidangan selama lebih kurang 11 jam, Ahrie Sonta mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Komisi Kode Etik Polri menilai Ahrie Sonta telah menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur. Terkait sanksi etik itu, Ahrie Sonta memutuskan untuk mengajukan banding.
Berbeda dengan kepolisian, sejumlah pejabat Istana justru lebih terbuka mengaitkan perkara ini dengan dugaan makar. Sehari setelah Listyo Sigit dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sekretaris Negara yang juga juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, justru menyatakan bahwa penyadapan itu mengarah ke perbuatan makar.
Bukan hanya itu, Prasetyo juga menyatakan bahwa dugaan penyadapan ilegal itu juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Perbuatan itu juga tergolong membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Pada 6 November 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra ke Istana Kepresidenan Jakarta. Herindra menyampaikan pandangan soal kasus dugaan penyadapan yang terjadi.
Sama dengan Prasetyo, Herindra juga melihat bahwa penyadapan itu mengarah ke tindakan makar.
Kemudian, pada 8 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka bertemu untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang muncul belakangan ini, tak terkecuali kasus dugaan penyadapan yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri.
Kasus penyadapan itu juga menjadi perhatian elite politik. Partai Gerindra juga menilai penyadapan tanpa kewenangan yang sah merupakan persoalan yang sangat serius dan berpotensi mengarah pada makar. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan, tindakan tersebut mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando atau insubordinasi.
”Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” katanya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan menilai penyadapan ilegal itu merupakan pelanggaran serius. Pasalnya, penyadapan menyangkut keamanan negara, penegakan hukum, dan pelindungan hak konstitusional warga negara.
Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan keprihatinannya. Ia mengkhawatirkan situasi ini akan membuat rakyat merasa takut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menduga, penyadapan dilakukan salah satunya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Menurut Hasto, partainya telah mengendus indikasi penyadapan sejak lama.
Beragam respons tersebut memperlihatkan bagaimana perkara penyadapan berkembang menjadi isu politik dan keamanan negara, bahkan sebelum substansi hukumnya terungkap secara gamblang. Perbedaan penekanan antara kepolisian, pemerintah, dan elite politik pun memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kewenangan institusi penegak hukum dan kepentingan politik.
Apakah dinamika politik turut memengaruhi arah penanganan perkara atau masing-masing pihak sedang merespons persoalan dari perspektif dan kepentingannya sendiri?
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengamini hal tersebut. Menurut dia, kasus pidana yang pertama kalinya melibatkan mantan kapolri itu membuat kepolisian tampak tergopoh-gopoh untuk membukanya secara terang benderang.
”Padahal, kalau melihat dukungan publik pada upaya penuntasan hukum sudah sangat besar kepada kepolisian. Narasi-narasi politik yang sekarang beredar ini ’mengganggu’ proses penegakan hukum,” kata Bambang, Rabu (11/11/2026).
Menurut Bambang, dugaan makar dalam kasus itu dapat menjadi beban bagi Polri. Sebab, pembuktian hukum untuk dugaan makar jauh lebih kompleks. Di sisi lain, narasi makar tersebut juga membuat pihak seperti parlemen dan pemerintah seolah-olah melemparkan tanggung jawab keamanan negara hanya kepada kepolisian alih-alih menjadikannya bahan evaluasi.
Sejauh ini, kata Bambang, kasus penyadapan tersebut baru memperlihatkan dugaan adanya kepentingan kelompok. Untuk mendalami motifnya, penyidik diharapkan melakukan penyelidikan bersilang terhadap penyadapan pihak lain, tidak hanya presiden, semisal para pengusaha.
Sementara itu, hingga kini, kepolisian belum mengungkap secara terperinci motif, peran masing-masing tersangka, serta tujuan penyadapan. Sejumlah tahapan penanganan perkara, termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP) dan gelar perkara, juga belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Ketidakjelasan mengenai perkembangan penyidikan justru membuka ruang bagi berbagai spekulasi. Karena itu, kepolisian perlu menjelaskan perkembangan perkara secara terukur agar ruang publik tidak dipenuhi asumsi yang belum teruji.
”Agar narasi politik bisa dipilah dengan proses hukumnya, maka proses hukumnya harus cepat, transparan, dan bisa diterima nalar publik. Hal itu hanya bisa dilakukan bila kepolisian menyampaikan fakta-fakta, bukan asumsi,” tutur Bambang.
Secara terpisah, psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan, Presiden hanya satu dari sekian banyak orang yang diduga disadap secara ilegal. Dengan demikian, penerapan pasal makar hanya melindungi Presiden, tetapi tidak relevan ketika digunakan untuk melindungi pihak lain yang diduga juga disadap.
Oleh karena itu, kepolisian semestinya juga mengenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai pesan bahwa kepolisian juga melindungi pihak lain. Tanpa itu, kepolisian terkesan hanya bekerja demi kepentingan penguasa.
Di sisi lain, menurut Reza, penerapan pasal makar berisiko dan berkonsekuensi hukum pada keharusan membuka isi rekaman hasil penyadapan di ruang sidang. Hal itu ibarat membawa bom yang siap meledak karena akan ada banyak perbincangan tentang banyak isu yang menyangkut banyak orang akan terungkap.
Serial Artikel
Bagaimana Skandal Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Memengaruhi Situasi Politik?
Isu beredar bahwa ada ketua umum partai politik yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sederet tokoh lain.
Akibatnya, sambung Reza, banyak pihak yang kemungkinan akan terdelegitimasi ketika rekaman penyadapan diperdengarkan. Jika itu terjadi, kepastian hukum justru tidak berjalan beriringan dengan kemanfaatan.
Pengungkapan kasus ini secara transparan menjadi penting agar proses hukum tidak terjebak dalam berbagai tafsir politik yang berkembang. Perkara ini bukan hanya menguji keseriusan kepolisian mengungkap dugaan penyadapan ilegal, melainkan juga menguji komitmen negara dalam melindungi hak warga negara secara setara. Apakah perlindungan hukum berlaku sama bagi semua orang atau menjadi berbeda ketika pihak yang menjadi korban adalah pemegang kekuasaan?
