Gibran Berniat Mundur, Prabowo tak Menghalangi

Jakarta: Selasa, 10 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya pada Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada penolakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hal ini. Nah, apa yang terjadi jika seandainya Gibran Rakabuming Raka benar mundur dari jabatannya? 
Disampaikan Prasetyo Hadi
Mungkin Anda sudah mendengar di media sosial kalau Gibran berniat untuk mundur dan kabar ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Niat mengundurkan diri tersebut karena menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan MK maupun Mahkamah Agung.

Apa yang terjadi jika Gibran Mundur?
Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang 1945, walaupun kejadian ini belum memiliki presiden di dalam republik ini. Jadi, dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 nanti kalau seandainya Gibran benar-benar mundur dari jabatannya, maka akan terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Sedangkan presiden akan tetap menjabat. 

Siapa yang akan bersidang? Yang bersidang nanti adalah MPR. MPR akan bersidang untuk menentukan siapa yang menggantikan Gibran untuk jabatan wakil presiden. Batas waktunya selambat-lambatnya adalah 60 hari dan mekanismenya adalah MPR yang menyelenggarakan sidang untuk menentukan siapa pengganti Gibran duduk di jabatan wakil presiden berdasarkan dua usulan nama calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, itu adalah mekanisme yang akan dilakukan dalam sidang MPR RI.  Pengambilan keputusan
Biasanya jika merujuk pada tradisi hukum dan juga tata tertib MPR, ada dua metode yang bisa digunakan pada saat MPR RI melakukan pengambilan keputusan, juga termasuk pada saat menentukan siapa pengganti wakil presiden jika seandainya Gibran mundur dari jabatannya. Yang pertama ada yang namanya Musyawarah untuk Mufakat.

Kalau musyawarah untuk mufakat sudah ada deal-dealan sebelum sidang dilakukan, ada komunikasi yang dilakukan antara anggota MPR RI dan nanti akan ditetapkan satu nama dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto secara aklamasi. Jadi, tak ada pemungutan suara yang dilakukan. Satu lagi, metode lainnya adalah voting atau pemungutan suara.

Jadi, pemungutan suara itu akan dilakukan secara rahasia di kalangan MPR RI. Dan nanti calon dengan perolehan hasil 50% plus 1 atau setengah dari anggota yang ikut dalam voting tersebut ditambah suara satu orang, maka itu akan ditetapkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk duduk di kursi wakil presiden.  Bagaimana jika tidak tercapai 50% + 1?
Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya tidak tercapai 50% plus 1? Ada mekanismenya, sudah diatur. Berdasarkan tatib MPR, ada beberapa cara yang mungkin dilakukan. Pertama, yang disebut sebagai simple majority atau sistem suara terbanyak. Calon mana yang punya suara terbanyak, maka ia berkemungkinan untuk duduk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka jika benar ia mundur.

Jika hasil suaranya imbang, baik calon satu dan juga calon dua, maka ada potensi melakukan pemungutan suara ulang satu kali lagi, itu bisa dilakukan. Tapi kalau tetap imbang dalam putaran pemungutan suara kedua, apa yang terjadi? Maka MPR akan memberikan mandat sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan menentukan siapa wakil presiden pengganti Gibran dari dua nama calon yang sudah diusulkan oleh Presiden. Perbedaan pengunduran diri dan dimakzulkan
Dalam dinamika yang terjadi saat ini, dinamika hukum dan juga politik yang ada, mungkin Anda mendengar ada termin pengunduran diri, ada juga termin pemakzulan. Saya akan sampaikan perbedaannya untuk Anda. Jadi, ini adalah dua termin yang berbeda. Yang pertama, bisa dilihat dari sudut pandang inisiatif. Siapa yang berinisiatif? Kalau pengunduran diri, yang berinisiatif adalah wakil presiden sendiri atau pribadinya sendiri. Sedangkan kalau pemakzulan, yang berinisiatif adalah lembaga tinggi negara. Karena apa? Karena ada instabilitas yang terjadi karena politik dan juga hukum.

Kemudian kita bisa melihat juga dari alasannya apa, mengapa mundur dari jabatan wakil presiden. Kalau pengunduran diri, itu artinya alasannya subjektif dan juga sukarela. Sedangkan kalau pemakzulan, alasannya terjadi pemakzulan karena adalah pelanggaran hukum berat dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ini diatur dalam undang-undang.

Kemudian mekanismenya bagaimana? Nanti juga akan berbeda. Kalau seandainya pengunduran diri yang dilakukan, maka mekanismenya adalah wakil presiden saat ini menyampaikan surat kepada Presiden dan nanti akan diproses tanpa ada sidang pembuktian kesalahan. Itu kalau pengunduran diri. Tapi kalau pemakzulan, mekanismenya akan berubah menjadi lebih panjang. Prosesnya panjang. Di DPR akan ada hak menyampaikan pendapat, kemudian di Mahkamah Konstitusi akan ada sidang pembuktian, dan terakhir di MPR itu nanti akan ada putusan akhir.

Ada satu lagi yang membuat dua ini menjadi sangat berbeda, yakni hak pensiun. Yang mungkin Anda juga sudah banyak membaca di media sosial, akan ada perbedaan hak pensiun. Jika mengundurkan diri, maka nanti akan berhenti dengan hormat. Hak pensiun berupa hak keuangan seumur hidup, salah satunya itu akan tetap diperoleh oleh wakil presiden saat ini yang mengundurkan diri. Nah, kalau seandainya pemakzulan, maka nanti statusnya akan berhenti dengan tidak hormat. Dan kemudian hak pensiun berupa salah satunya adalah hak keuangan, itu akan hangus karena itu merupakan bagian dari sanksi hukum. 

Sumber: Redaksi Metro TV