Kapolri Singgung Peran Irjen Ahrie Sonta di Kasus Penyadapan, Ada Grup WhatsApp

jpnn.com
16 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) untuk membahas tindak lanjut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Suyudi dalam rapat mengungkap awal kasus penyadapan ilegal dimulai dari perintah lisan Pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Irjen Ahrie Sonta.

BACA JUGA: Polri Selidiki Dugaan Jenderal Listyo Cs Ingin Makar dan Menggulingkan Pemerintahan

"AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik," kata dia, Kamis.

Suyudi menuturkan perkara penyadapan ilegal dimulai 2025 sampai dengan 2026 ke berbagai ponsel tanpa aturan. 

BACA JUGA: Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, Menko Dudung Ingatkan Polri Transparan

"Sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” katanya.

Kapolri Suyudi mengatakan kasus penyadapan ilegal mulai tercium setelah Irjen Ahrie memerintahkan pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026 secara tiba-tiba. 

BACA JUGA: Tak Bicara soal Gibran, Prabowo: Jangan-Jangan Disadap

Suyudi yang masih Kepala BNN itu menyebut grup WhatsApp yang dibubarkan tadinya dipakai sarana penyampaian perintah penyadapan.

“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” ujar Suyudi. 

Jenderal Suyudi mengatakan satu personel di grup WhatsApp kemudian merasa curiga kelompok mereka dibubarkan, lalu membuat laporan polisi.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujarnya.(ast/jpnn.com)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Maladewa Tegaskan Larangan Masuk Bagi Pemegang Paspor Israel
• 15 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Dirinya sebagai Wapres
• 13 jam lalurctiplus.com
thumb
Pemerintah dukung pengembangan perusahaan rintisan
• 22 jam laluantaranews.com
thumb
Ini Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo
• 11 jam laludisway.id
thumb
Pabrik Garmen Tutup Massal, Pekerja Tuntut Gaji Rp4,3 Juta
• 4 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.