jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap daftar target dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri. Sasarannya juga mencakup gubernur hingga aktivis.
Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
BACA JUGA: Polri Selidiki Dugaan Jenderal Listyo Cs Ingin Makar dan Menggulingkan Pemerintahan
Suyudi menyebut Presiden Prabowo Subianto bukan satu-satunya pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Berdasarkan hasil penyidikan, targetnya juga meliputi lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, hingga tokoh politik.
BACA JUGA: Kapolri Singgung Peran Irjen Ahrie Sonta di Kasus Penyadapan, Ada Grup WhatsApp
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi.
Selain itu, penyadapan diduga menyasar sejumlah kepala daerah dan aparat penegak hukum.
BACA JUGA: Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, Menko Dudung Ingatkan Polri Transparan
"Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," imbuhnya.
Meski demikian, Suyudi menegaskan daftar tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat tindak pidana.
"Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegasnya.
Dalam perkara ini, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.(kkp/jpnn.com)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
